Oleh: Kurnia Iswara (Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang)
Pancasila sebagai landasan negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak terkecuali aktivitas politik di Indonesia. Karena politik mempunyai solusi terkini untuk mengembalikan arah dan tujuan masyarakat dan negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai sumber dari segala sumber hukum harus dihidupkan kembali dalam jiwa masyarakat. Dan mendorong nilai-nilai Pancasila adalah cara untuk mewujudkannya.
Kata kunci: Pancasila, Nilai-Nilai, Politik
Politik seringkali dimaknai sebagai sistem regulasi atau taktik yang kotor dan licik. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan besar. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa aktor- aktor yang bermain politik membuat politik menjadi kotor. Oleh karena itu, perlu dipahami apa itu politik. Menurut Deliar Noer, politik (Nambo dan Paluhulua, 2005: 265) adalah segala tindakan atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu struktur sosial tertentu dengan cara mengubah atau melestarikannya. Politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau menginginkan kekuasaan mempengaruhi orang lain dengan ikut serta dalam politik untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan yang dapat menyentuh hati setiap orang, mengubah cara berpikir dan membentuk keyakinan baru di masyarakat. Dan dibutuhkan banyak tenaga untuk membuatnya bekerja. Jika telah terjadi perubahan dalam masyarakat, maka kebijakan yang diterapkan dianggap berhasil.
Budiardjo, M., Soesono, N. dan Evaquarta, R. berpendapat bahwa ~ 156 ~ kekuasaan dan wewenang memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. Kekuasaan berfungsi untuk meningkatkan kerja sama dan menyelesaikan potensi konflik. Namun
menurut Miriam Budiardjo (Nambo dan Paluhulua, 2005: 265), politik adalah suatu aktivitas berbeda dari suatu sistem politik (atau negara), yang mencakup proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Menurut definisi ini, politik melibatkan tindakan atau perilaku manusia. Kegiatan tersebut bisa berupa pengorganisasian masyarakat, pengambilan kebijakan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan. Diperlukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dengan kebijakan yang bijaksana dan masuk akal, tujuan ini dapat dengan mudah dicapai tanpa konflik besar. Meskipun tentu saja dalam perjalanan mewujudkan tujuan tersebut akan terjadi konflik di dalam masyarakat atau bahkan antar pelaksana politik. Hal ini terjadi sebagai reaksi kecil terhadap politik. Dimana pendapat dan ideologi setiap orang secara implisit terikat mengikuti suatu pemahaman yang telah ditentukan. Pada dasarnya, politik selalu tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dinamis dan berkembang, yang semaksimal mungkin beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, masyarakat terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan diikuti oleh masyarakat tersebut. (Nambo dan Paluhuluwa, 2005: 262)
Iplementasi Pancasila dalam Ranah Politik Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan politik sehat, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diinternalisasikan dalam setiapkegiatan politik. Baik politik yang dilakukan oleh pemerintahan negara, maupun politik yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, bahkan perorangan. Jika semua warga negara memahami nilai- nilai itu dan menginternalisasikannya, maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan berjalan harmonis. Berikut akan dijabarkan mengenai nilai- nilai Pancasila dalam bidang politik.
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa setiap warga negara harus memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan. Dengan keyakinan yang kuat, kehidupan yang berpedoman pada agama pun akan mengantarkan manusia pada kehidupan yang harmonis dengan manusia lainnya. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam tiap agama 158 ~ sesungguhnya merupakan ajaran yang baik dan menyeru pada kebaikan. Saling menyayangi, menghormati, dan menghargai sesama, itulah yang diajarkan agama.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab
menyatakan bahwa kegiatan politik setiap bangsa dan negara harus mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya mengingatkan implementasi kebijakan tersebut di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memanusiakan manusia dan merupakan bangsa yang berkeadilan. Kemanusiaan masih perlu dipupuk, dirawat, dan dikelola dengan baik. Sebab, minim praktik politik yang memutarbalikkan rasa kemanusiaan dan merugikan orang lain. Seorang penguasa tidak rela mengorbankan rakyatnya demi keuntungan pribadi. Dan rakyat
tidak akan mengalahkan penguasa mereka yang saleh. Kemanusiaan itu tampaknya semakin berkurang setiap hari.
3. Sila Persatuan Indonesia
Pada sila ketiga ini juga, persatuan sangat penting bagi negara Indonesia. Negara dengan keberagaman yang luar biasa kaya ini memerlukan persatuan yang kuat. Tentu saja persatuan yang kuat sangat diperlukan jika ingin bangsa Indonesia eksis. ~ 159 ~ Keanekaragaman yang melimpah ini dapat menjadi keuntungan sekaligus bumerang. Keberagaman yang dikelola dengan baik dan disertai keterkaitan, yaitu toleransi, merupakan katalis bagi pembangunan nasional Indonesia. Keberagaman ini dapat membentuk gagasan dan konsep yang sangat baik apabila dikelola dengan baik. Kebijakan toleransi membuahkan hasil yang indah. Ibarat pelangi, berbagai warna disusun menurut aturan tertentu. Kehidupan harmonis lahir ketika keberagaman dimaknai sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. dari.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Prinsip kerakyatan yang berpedoman pada Permusyawaratan/Perwakilan juga menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Widodo (2015: 680) berpendapat bahwa hakikat demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya rakyat mempunyai kekuasaan di negara Indonesia. Artinya, semua rakyat juga berhak menjadi pemimpin pemerintahan.
Dengan menggunakan sistem pemerintahan demokratis, Indonesia membuka peluang seluas- luasnya bagi masyarakat yang ingin masuk dalam pemerintahan. Namun pada praktiknya, tidak semua masyarakat dari Sabang hingga Merauken menjalankan pemerintahan. Namun dilakukan oleh perwakilan masing-masing daerah. Para wakil ini menyampaikan keinginan rakyat. Sayangnya, para perwakilan ini tidak menjalankan peran mereka dengan baik pada kenyataannya. Kekuatan yang dihasilkan seolah menghipnotis tujuan awal, yakni berbicara dalam bahasa daerah. Wakil rakyat kerap kali kedapatan memberikan janji palsu. Hal-hal seperti itu pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Politik hanya dijadikan sarana untuk mencapai kekuasaan sepihak. Kekuasaan yang hanya menghasilkan keuntungan pribadi..
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan, lagi-lagi menjadi aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan yang adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya adil bagi para penguasa. Inilah yang harus dipahami. Bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat jika berasaskan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia maka tidak akan ada rakyat yang protes terhadap pemerintah. Semua kebijakan yang berkeadilan akan diterima dengan baik. Membentuk keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KESIMPULAN
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum haruslah dihidupkan kembali. Caranya adalah dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa setiap warga negara harus memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan. Pada sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rasa kemanusiaan menjadi harus terus dipupuk, dipelihara dan dikelola dengan baik. Dengan adanya rasa kemansiaan, praktik- praktik politik yang merugikan dan tidak berkeadilan akan terhindarkan. Ketiga Sila Persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia harus terus diperkuat mengingat keberagaman yang ada di Indonesia bisa menjadi suatu keuntungan sekaligus boomerang jika tidak dikelola dengan baik. Keempat Sila Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila ini memerlukan rasa kemanusiaan, kepekaaan sosial, serta keyakinan yang kuat untuk menjadi wakil rakyat begitupun menjadi rakyat agar kepercayaan dapat terbentuk. Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam. Sila ini, keadilan sosial benar-benar harus ditegakkan. yakni keadilan yang adil bagi kedua pihak antar pemerintah dan rakyat. (*)
