Scroll untuk baca artikel
Example 300250 Example 300250
Example 300250
NewsOpini

Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia 

1380
×

Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia 

Sebarkan artikel ini

Penulis : Sulistiyaningsih Dwi Sagita

(Mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Malang)

Example 300250

Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Menurut Keppres Nomor 24 Tahun 2016, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta. Panca menggambarkan lima, dan sila menggambarkan asas. Lima pilar Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila berasal dari kepribadian asli orang Indonesia, Pancasila dianggap sebagai ideologi nasional.Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila dipilih sebagai dasar negara.

Pancasila memiliki peran dan posisi yang signifikan di negara Indonesia. Sedangkan Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dengan cara yang tidak jujur atau melanggar hukum. Secara khusus, korupsi terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan memanfaatkannya secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau golongan, seperti dengan menerima atau memberikan suap, meminta hadiah atau gratifikasi, atau melakukan penggelapan atau pemalsuan.

Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia. Dikutip melalui buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Zubaidi dan Kaelan, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.

Berikut ini 3 fungsi pancasila:

1.Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

2.Sebagai dasar filosofis negara.

3.Sebagai prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsep yang sangat kuat dan relevan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, beradab, dan bermartabat. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan yang maha esa, memberikan landasan moral yang kokoh bagi pengelolaan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan upaya anti-korupsi merupakan dua hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila sebagai falsafah negara mengandung lima sila yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. .

BACA JUGA:  Seorang Adik di Batui Selatan Tega Aniaya Kakak Kandung Sendiri 

Dalam konteks anti-korupsi, Pancasila adalah tidak hanya sekadar sebuah doktrin konstitusional, tetapi juga sebuah pedoman moral yang mendalam yang menuntun kita untuk menciptakan tatanan sosial dan pemerintahan yang bersih dan adil.Pancasila dipandang sebagai norma fundamental dan upaya pemberantasan korupsi. Menerapkan Pancasila secara efektif, baik di tingkat lokal maupun nasional, sangat penting untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam pendidikan antikorupsi dan implementasinya masih tetap signifikan.

Anti-korupsi merupakan komitmen untuk melawan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana publik. Pancasila secara langsung mendukung upaya anti-korupsi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mendorong untuk menjaga integritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, Indonesia dapat terus menguatkan perlawanan terhadap korupsi, membangun tatanan pemerintahan yang lebih bersih, dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pancasila dengan lima silanya menuntun kita untuk menghormati integritas moral dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan kita untuk berprinsip dan bertindak dengan kejujuran dan tanggung jawab, tidak hanya karena aturan hukum, tetapi juga karena nilai-nilai yang lebih dalam yang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tantangan utama dalam implementasi ini adalah keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam praktik sehari-hari, mengingat kompleksitas dan persistensi dari masalah korupsi di banyak negara. Diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Pancasila sebagai fondasi bagi pemerintahan yang bersih dan adil, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak: pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekadar retorika, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari, dari tingkat lokal hingga nasional.

BACA JUGA:  Pembekalan KKN Wajib Diikuti, Jika Tidak Mahasiswa Bisa Batal Diterjunkan ke Lokasi

Pengembangan budaya integritas dan transparansi, penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan efektif adalah beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mendukung visi anti-korupsi yang terwujud dari prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, upaya anti-korupsi juga merupakan komponen krusial dalam implementasi Pancasila. Korupsi dapat merusak fondasi moral dan integritas Pancasila, sehingga perlu dilakukan upaya tegas dan konsisten dalam memberantas praktik korupsi di semua lini kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Secara keseluruhan, implementasi Pancasila dan upaya anti-korupsi merupakan upaya bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan beradab. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memerangi korupsi dengan tegas, Indonesia dapat maju sebagai negara yang kuat dan bermartabat di mata dunia.

Adapun implementasi Pancasila dalam konteks pemerintahan dan kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret seperti berikut ini.

Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini mencakup aspek keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Implementasi ini dapat dilakukan dengan memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai tersebut.

Kedua, pendidikan merupakan sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan karakter yang mengutamakan semangat gotong royong, toleransi, dan kebhinekaan akan membantu membangun masyarakat yang menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan.

BACA JUGA:  Akademisi: Sambut Pesta Demokrasi dengan Gembira, Bukan Saling Menghujat 

Ketiga, penguatan hukum dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan juga merupakan bagian dari implementasi Pancasila. Penyusunan dan penegakan hukum yang berdasarkan pada keadilan sosial akan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi kemajuan bangsa.

Keempat, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan perlu ditekankan dalam implementasi Pancasila. Upaya ini mencakup pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kelima, penguatan hubungan internasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perdamaian, kerjasama internasional yang saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara lain.

Pancasila dan pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi serta nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, pendidikan anti korupsi dapat membantu membentuk karakter dan sikap yang lebih berintegritas dalam masyarakat, sehingga korupsi dapat diminimalisir atau dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi juga tercermin dalam kebijakan dan lembaga yang ada di Indonesia, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertugas melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, pendidikan moral dan etika yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila juga penting untuk ditanamkan sejak dini kepada generasi muda sebagai upaya pencegahan korupsi di masa depan.

Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya menjadi landasan filosofis tetapi juga menjadi panduan moral dan etika dalam upaya bersama mengatasi korupsi di Indonesia. (*)

Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250