Oleh Dirjan Syarif
(Mahasiswa S1 program Studi Hukum Keluarga IslamUniversitas Muhammadiyah Malang)
Tindakan korupsi bukanlah persoalan yang baru dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Korupsi semakn berjalan sistemik dan melibatkan para pejabat yang berkuasa dan mendapatkan pembiaran dari para penegak hukum. Para koruptor dengan berbagai cara menguras angggaran negara demi keinginan dan memperkaya kepentingan pribadi maupun kelompok. Kondisi ini masih terus berlanjut sampai sekarang ini.
Melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk dalam menghadapi korupsi di Indonesia tentunya menjadi suatu hal yang penting untuk melihat sejauh mana korupsi berdampak kepada kehidupan masyarakat. Seorang koruptor secara nyata telah merugikan kepentingan msyarakat, menghambat ini kemajuan ekonomi, merusak moralitas dan memperlemah perekonomian nasional kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai jika praktik korupsi ini masih tetap berjalan aman dan terpelihara.
Jika mau jujur, sesungguhnya perkembangan kasus korupsi ini sangat tinggi di Indonesia, dan yang ironisnya kasus korupsi ini tidak diimbangi dengan pemberantasan secara cepat. Tindakan korupsi ini bisa terjadi disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dan ironisnya seringkali dibiarkan dan para penegak hukum lemah dalam melakukan penindakan.
Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentu sangat menyakitkan, sebab korupsi telah merobek cita-cita para bangsa. Korupsi juga melanggar tujuan atau cita-cita negara hukum Indonesia yang mana dituangkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pancasila sebagai cerminan kepribadian masyarakat Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh para pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan oleh para pendiri bangsa yang mengarah kepada bagaimana menjadi model terbaik manusia Indonesia di masa yang akan datang. Melalui diskusi yang intensif dan perdebatan intelektualitas, lahirlah konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur.
Segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan pada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila.
Orang Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras prilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempata yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan Makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Ketika ada seorang yang melakukan tindakan korupsi maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara tersebut.
Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir-butir nilai Pancasila. Pada sila pertama Ketuhanan yang maha Esa menekankan bahwa masyarakat Indonesia keimanan dan percaya kepda Tuhan yang maha Esa. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki enam agama resmi resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik,
Hindu, Buddha, dan konghucu dan semua agaa ini menolak korupsi. Penolakan terhadap korupsi ini muncul disebabkan karena prilaku korupsi yang sangat berlawanan dengan ajaran setiap agama. Secara nyata koruptor telah merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak ia akan mendapatkan pembalasannya.
Tindakan korupsi juga melupakan bahwasannya Tuhan yang maha Esa itu maha melihat segala perbuatan hambanya.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan persamaan derajat, saling mencintai, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak hanya demi kepentigan pribadinya. Sila ketiga persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja ia mengabaikan kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif yang ada di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya telah merusak persatuan nasional merusak karena perbuatan yang dilakukannya berdapak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan munculnya prilaku koruptif terlebih khususnya di Kalangan palemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. para wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinimisme bahwa gedung wakil rakyat telah menjadi tempat pertemuan para koruptor. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi sepenuhnya untuk rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kesempatan untuk menikmati kemajuan pembangunan yang merata dan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.
Dalam mengatasai persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila bisa dimulai dalam kehidupan keluarga dengan membiasakan menjalankan ajaran agama sehingga mampu membentengi diri dari perbuatan yang buruk seperti melakukan korupsi. Seseorang yang baik dalam beragama sebelum menjalankan perbuatannya ia akan mempertimbangkan sisi baik dan buruknya di mata Tuhan dan apakah merugikan orang-orang disekitar atau lingkungan sekitarnya. Selain itu juga peran para tokoh agama juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk menolak tegas tindakan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian dalam menciptakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keluarga juga dapat saling mengingatkan bahwa perbuatan korupsi ini dapat merusak keadaban. Kejujuran, ramah, bertanggung jawab, dan suka bergotong royong nilai-nilain ini harus terus ditumbuhkan kepada setiap anggota keluarga bahwa kejujuran adalah modal dalam menciptakan kepercayaan orang terhadap kita dan berhubngan dengan orang lain. Orang yang tidak jujur akan merusak kepercayaan orang lain kepadanya, tokoh-tokoh masyarakat juga sangat berperan penting dalam mengajak masyarakat disekitarnya dengan memberikan keteladanan sikap yang jujur agar masyarakat dapat menerapkan sikap jujur dan anti korupsi.
Menciptakan nilai keadilan sosial juga menjadi elemen yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebab keadilan sosial adalah cita-cita dan harapan Bersama seluruh masyarakat Indonesia. Negara juga harus berusaha keras dalam mendorong keadilan sosial, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Jika anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan justru dikorupsi, maka harus ada tindakan yang tegas dari penegak hukum, mulai dari mengembalikan semua anggaran yang dikorupsi dan dipenjara seumur hidup, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Dengan mengimplementasi niai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai kelima ini dapat menggunakan berbagai unsur mulai dari kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar pemerintah atau negara dan institusi Pendidikan semua ini bisa menjadi penopang dalam mencegah prilaku korupsi di berbagai bidang kehidupan. Maka dari itu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat membentuk budaya yang menjunjung tinggi integritas dan moralitas, serta mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. 
