Oleh: Asrul Syafi
(Penulis Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Univeristas Muhammadiyah Malang)
Bro, siapa sih yang tidak kenal dengan Pancasila? Iya bener, lima dasar negara yang menjadi fondasi tetap bagi negara Indonesia. Sedari kecil, kita sudah diceritakan apa itu yang namanya Pancasila waktu kita di sekolah, dari sila pertama sampai sila kelima. Akan tetapi, ada satu masalah yang selalu ada dalam negara kita ini, seperti bayangan yang tidak mau pergi dari tempatnya yaitu adalah korupsi. Korupsi sudah marak bahkan menjadi penyakit kronis yang membuat negara kita mundur drastis. Nah, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Pancasila dengan upaya anti korupsi? Yuk kita gas bahas bersama.
Pancasila: Dasar Negara yang Luhur.
Pancasila itu bukan cuma lima kata atau lima kalimat doang. Pancasila adalah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman di dalam hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Apabila kita ingat lagi, sila pertama yang berbunyi “Ketuhan Yang Maha Esa”. Ini artinya kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moralitas.
Kemudian kita lanjut ke sila kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Kalau korupsi merajalela, bagaimana negara kita bisa adil? Orang-orang yang seharusnya mendapat haknya malah dirugikan, sementar segelintir orang yang memiliki kekuasaan jabatan malah berfoya-foya menikmati pundi-pundi bagi dirinya sendiri. Korupsi jelas tidak beradab dan sangat tidak manusiawi yang tetap ada sampai sekarang.
Lanjut ke sila ketiga: “Persatuan Indonesia”. Perilaku korupsi bagaikan virus, harus kita ketahui bersama. Ia bisa memecah belah persatuan karena membuat ketidakpercayaan satu sama lain dan ketidakpercayaan antara sesama warga. Karna korupsi itu orang menjadi saling curiga, saling sikut, dan akhirnya bukanya bersatu malah menjadi pecah belah.
Lalu, sila keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Dalam konteks ini, pemimpin yang korupsi jelas tidak bijaksana sama sekali. Mereka lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada kepentingan rakyat. Akhirnya, musyawarah menjadi tidak ada artinya karena keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan bersama, akan tetapi memperkaya diri mereka sendiri.
Terakhir, sila kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nah, bagian ini yang paling jelas. Korupsi membuat jurang antara si kaya dan si miskin makin melebar. Orang yang mempunyai akses dan kekuasaan menjadi semakin kaya, sementara yang tidak memiliki apa-apa semakin menderita. Keadilan sosial hanyalah mipim bagaikan di siang bolong.
Korupsi: Musuh Bersama yang Harus Diberantas
Saat ini, coba kita perhatikan korupsi dari dekat. Apakah ada efek buruknya?
Pertama-tama, korupsi menguras uang negara. Uang yang seharusnya dibuat untuk pembangunan insfratuktur negara, pendidikan negara, Kesehatan bagi negara, dan pelayanan publik lainya malah dikorupsi. Akibatnya, Pembangunan menjadi terhambat, dan masyarakat Indonesia menjadi korbanya.
Kedua, korupsi merusak nilai moral bangsa. Ketika orang melihat pejabat atau orang yang berkuasa sangat mudah untuk mencuri uang rakyat tanpa adanya hukuman, mereka akan berfikir, “Oh, ternyata boleh kok korupsi, toh tidak ada sanki yang berat.” Hal ini bisa menular ke generasi selanjutnya yang pada akhirnya menggap hal korupsi itu biasa.
Ketiga, korupsi membuat investasi dari negara lain enggan masuk. Negara mana yang mau berinvestasi di negara yang mempunyai sistem korup? Pengusaha pasti akan memilih negara yang mempunyai sistem hukum yang jelas dan transparan. Kalau tidak begitu, mereka pasti takut uang dari investasi akan habis untuk sogok-menyogok.
Peran Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi
Lalu, bagaiamana cara kita menggunakan nilai-nilai dasar Pancasila untuk melawan korupsi?
Pertama, kita harus balik ke akar: Pendidikan. Sejak dini, anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, tidak hanya hafal tetapi benar-benar mengerti dan mempraktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau semua orang mempunyai dasar moral yang kuat, tindakan korupsi pasti bisa ditahan dan ditekan.
Kedua, penegakan hukum harus tegas dan adil. Para penegak hukum harus benar-benar bebas dari korupsi dahulu. Mereka harus menjadi teladan yang menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan terkena pidana atau hukuman yang setimpal, tidak peduli siapa mereka dan jabatan mereka.
Ketiga, tranpasransi dalam pemertintahan. Semua pengeluaran dan pemasukan harus jelas dan bisa diawasi oleh publik. Dengan adanya trasnparansi tadi, ruang gerak untuk melakukan korupsi menjadi semakin sempit.
Keempat, partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat harus berani melaporkan apabila ada indikasi korupsi. Media juga punya peran penting buat mengungkap kasus-kasus korupsi. Kita sebagai masyarakat jangan takut untuk menyuarakan tindak korupsi tersebut.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi itu butuh kerja sama dari semua pihak. Pancasila harus menjadi pegangan kita dalam berperilaku, bukan cuma jadi hafalan semata.
Apabila kita benar-benar menjalakan nilai-nilai Pancasila, korupsi pasti akan bisa ditekan, bahkan diberantas. Jadi, kita sebagai masyarakat belajar memulai dari diri sendiri. Jangan berikan ruang untuk berbuat korupsi dalam hidup kita. Negara ini adalah milik kita, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.
Pancasila: Lebih dari Sekadar Ideologi
Sering kali, Pancasila dianggap hanya sebagai ideologi negara semata yang harus dihafal untuk lulus ujian. Padahal, Pancasila adalah panduan hidup yang seharusnya kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam bermasyarakat. 5 sila Pancasila, jika dipahami dan diterapkan dengan benar, bisa menjadi tameng kuat untuk melawan korupsi yang telah merajalela di negeri ini.
Pancasila mengajarkan kita tentang pentignya nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadillan, dan keberadaban. Dalam konteks anti korupsi, nilai-nilai ini sangat relevan. Ketuhanan Yang Maha Esa mengigatkan kita bahwa segala tindakan kita diawasi oleh tuhan. Jadi, korupsi bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan. Nilai-nilai religiius ini seharusnya membuat kita sadar dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi.
Pendidikan sebagai Kunci
Pendidikan memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan anti korupsi. Kurikulum sekolah harus dibuat sedemikian rupa agar anak-anak tidak hanya menghafal Pancasila saja, tetapi juga mengerti maknanya dan bisa menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita. Anak-anak harus diajarkan tentang bahaya korupsi dan bagaimana cara mencegahnya sejak dini.
Di samping Pendidikan formal, kita juga perlu pendidikan formal dan pendidikan informal melalu media dan kampanye sosial. Media mempunyai peran besar dalam mengawasi dan mengungkap praktek korupsi. Contohnya, kampanye anti korupsi yang kreatif dan inovatif bisa menyadarkan tentang pentingnya melawan korupsi.
Partisipasi Masyarakat
Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kita semua mempunyai peran penting dalam hal ini. Partisipasi aktif dari kita sangat dibutuhkan apalagi dari seluruh masyarakat Indonesia. Lembaga swadya Masyarakat juga mempunyai peran besar dalam hal ini. Mereka bisa menjadi pengawas yang mengawasi kinerja pemerintah supaya tidak melakukan tindakan korupsi.
Jadi, bro, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Jangan kasih ruang untuk berbuat korupsi dalam hidup kita. (*)
