BANGGAI KECE – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai, Akbar, S.H., M.H., menegaskan pentingnya hubungan strategis antara Kejari dan insan pers dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Banggai.
Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda syukuran Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 tahun 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banggai, Selasa (9/2/2026).
Dalam sambutannya, Akbar menyampaikan ucapan selamat memperingati HPN sekaligus hari lahir PWI.
Akbar berharap, PWI semakin jaya dalam mendukung ekonomi berdaulat demi terciptanya bangsa yang kuat, sejalan dengan tema HPN tahun ini, “Ekonomi Sehat, Berdaulat, Bangsa Kuat.”
“Kami berharap kerja sama yang sudah terbangun antara Kejari Banggai dengan PWI, meski masih baru, bisa semakin mempererat tali silaturahim dengan seluruh insan pers di kabupaten ini. Kali ini sekaligus mempertegas posisi Kejari dan PWI sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Akbar.
Ia menambahkan, sebagai insan Adhyaksa, pihaknya tetap menjunjung tinggi prinsip “di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung”.
Akbar juga menitip diri kepada seluruh insan pers agar diterima dengan baik, sekaligus mendorong wartawan tetap menjaga idealisme dalam memberikan kritik, saran, dan pendapat konstruktif, baik kepada pemerintah daerah maupun Kejari Banggai.
“Sebagai mitra strategis, kerja-kerja Kejari Banggai sangat membutuhkan publikasi. Teman-teman pers berperan penting menjadi media publikasi kepada masyarakat, termasuk kebijakan penegakan hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia,” tegasnya.
Kepala Kejari Banggai itu juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi terkait upaya menjadikan Kabupaten Banggai lebih bagus, aman, damai, dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Akbar yang baru bertugas tiga bulan lebih mengaku telah berkomunikasi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banggai, Nurdjalal, yang mewakili Bupati Banggai, untuk mendukung kebutuhan PWI Banggai dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. (*)
