Banggaikece.id – Kecamatan Nuhon di Kabupaten Banggai dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Hutan, sungai, dan lahan pertanian yang subur menjadi tumpuan hidup masyarakat selama bertahun-tahun.
Keindahan alam dan kesuburan tanahnya mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, hingga hasil hutan non-kayu.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, munculnya wacana pembukaan tambang di wilayah ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan warga. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.
Masyarakat Nuhon menyadari bahwa pembukaan tambang dapat membawa perubahan besar terhadap bentang alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan ialah pencemaran sungai.
Sungai di Kecamatan Nuhon merupakan sumber air bersih utama warga. Jika aktivitas pertambangan menghasilkan limbah tailing atau air asam tambang, kualitas air sungai dikhawatirkan menurun drastis.
Masuknya logam berat ke aliran air bukan hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu pertanian yang mengandalkan sistem irigasi alami.
Masyarakat juga menilai bahwa keberadaan tambang tidak sebanding dengan manfaat jangka panjang dari kelestarian alam. Pertanian dan perkebunan telah terbukti menjadi sektor yang menopang kehidupan warga dari generasi ke generasi.
Ironisnya, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap rencana masuknya perusahaan tambang, hampir seluruh elemen warga telah menunjukkan sikap tegas menolak aktivitas pertambangan.
Namun, di balik gelombang penolakan tersebut, muncul kekecewaan mendalam ketika dua kepala desa di wilayah Nuhon tidak menandatangani dokumen penolakan tambang yang diajukan masyarakat.
Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan menuai kritik dari warga. Kepala desa sejatinya adalah representasi suara rakyat, bukan sekadar pejabat administratif.
Masyarakat mempertanyakan motivasi di balik keputusan tersebut: apakah mereka tidak memahami risiko lingkungan? Apakah ada tekanan dari pihak luar? Ataukah terdapat kepentingan tertentu yang membuat mereka enggan berdiri bersama rakyat? Ketidakjelasan ini memperbesar kekecewaan dan memunculkan kesan bahwa kepentingan masyarakat tidak lagi menjadi prioritas.
Menanggapi situasi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tompotika Luwuk melalui salah satu pengurusnya yang Membidangi Advokasi dan Aksi Strategis, Sandi, menyampaikan sikap tegas.
BEM Untika mendesak kedua kepala desa tersebut untuk meninjau kembali keputusan mereka, mendengarkan keluhan warga, dan mengambil posisi yang berpihak pada lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kepemimpinan sejati lahir dari keberanian untuk berdiri bersama rakyat. Rakyat bersatu takkan terkalahkan. Hidup rakyat,” tegas Sandi, Kamis 20 November 2025.
BEM Untika menilai bahwa suara dan kearifan lokal masyarakat Nuhon harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, terutama yang menyangkut nasib lingkungan dan masa depan generasi mendatang. (*)
