Jakarta – Pengurus Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menemui Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, di ruang kerjanya pada Selasa (29/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pengurus EN-LMND memaparkan sejumlah agenda yang tengah mereka jalankan, salah satunya adalah pembentukan Posko Pengaduan yang telah dideklarasikan pada Minggu lalu.
“Kami diskusikan program Posko yang kemarin kami deklarasikan. Kami senang karena program ini disambut baik, bahkan langsung disepakati untuk kerja sama,” ujar Sekretaris Jenderal EN-LMND, Syamsul Ma’arif.
Syamsul mengapresiasi keterbukaan Wakil Menteri HAM dalam diskusi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihak KemenHAM juga menyadari perlunya kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM di masyarakat.
“Pak Wamen sangat terbuka. Begitu kami sampaikan soal Posko untuk menginventarisasi persoalan-persoalan rakyat yang berkaitan dengan HAM, beliau langsung mengajak kerja sama,” terang Syamsul.
Diketahui, pada Minggu (27/4/2025), EN-LMND secara resmi mendeklarasikan Posko Pengaduan Nasional. Posko tersebut akan dibangun di berbagai kampus di Indonesia sebagai basis pengorganisasian LMND.
Posko ini akan menjadi titik sentral bagi mahasiswa yang ingin melaporkan berbagai persoalan di lingkungan kampus, seperti komersialisasi pendidikan, pelecehan dan kekerasan seksual, serta pelanggaran lain yang merampas hak atas pendidikan.
Tidak hanya itu, menurut Syamsul, Posko juga akan dibentuk di komunitas-komunitas rakyat yang tengah menghadapi persoalan pelik, seperti di Menteng Pulo II, di mana pemukiman warga terancam digusur oleh Pemprov DKJ.
“Kami juga diskusikan soal Menteng Pulo II dengan Pak Wamen, karena pemukiman di sana akan digusur. Beliau langsung merespons dan menyatakan akan ikut menyelesaikan,” tambahnya.
Dari pertemuan tersebut, EN-LMND dan KemenHAM sepakat menjalin kerja sama. Setiap data yang dihimpun dari Posko Pengaduan akan diteruskan kepada Kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. (*)
Penulis: Sugianto Adjadar
