BANGGAI KECE- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Wardani Murad Husain menyuarakan sejumlah aspirasi masyarakat di forum Musrenbang RKPD tahap II yang digelar di Kantor Camat Luwuk, Jumat 27 Februari 2026.
Salah satu problem yang tak kunjung terselesaikan yakni, problem air bersih di Kecamatan Luwuk Utara, Luwuk Timur, dan Kecamatan Luwuk Selatan.
“Terutama mengenai air bersih di wilayah Luwuk utara. Di wilayah ini bermasalah pak bupati. Luwuk Timur dan Luwuk Selatan juga. Masalah air bersih ini sampai panas kuping saya saat reses mendengar aspirasi warga,”ungkap Wardani di hadapan Bupati dan Wakil Bupati.
“Mereka mengatakan begini pak bupati, mengapa Luwuk Banggai banyak airnya tapi kok rakyatnya susah terima air. Mereka juga menyoroti kinerja Perumda Air Minum. Apakah perusahaan milik daerah ini bekerja dengan benar atau gimana?,”tambahnya.
Ia pun meminta persoalan ini segera dituntaskan sebab menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu Aleg Fraksi Gerindra ini juga menyuarakan soal masih minimnya armada angkutan sampah. Sehingga banyak warga membuang sampah ke laut yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan.
Selanjutnya, ia juga menyuarakan kondisi jalan penghubung antar desa di Kecamatan Luwuk Timur. Salah satunya, jalan Lontos menuju Desa Indangsari dan Lauwon. Sudah sejak lama jalan tersebut tak kunjung diperbaiki.
“Kasihan sekali jalan ini sudah bertahun tahun tak kunjung diperbaiki pak bupati,”pintanya.
Kondisi drainase yang mengalami kerusakan di sejumlah tempat tak luput dari sorotan Aleg Gerindra ini.
“Saat reses, salah satu yang menjadi keluhan warga soal drainase yang rusak dan segera diperbaiki. Begitupun tanggul, baik tanggul laut maupun sungai. Setiap air pasang, mengakibatkan air masuk ke rumah rumah-rumah penduduk,”bebernya di forum itu.
Tidak hanya itu, ia juga menyuarakan upaya perbaikan infrastruktur Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Kota Luwuk. Pasalnya, sekolah bertingkat yang dibangun sejak tahun 1986 itu kondisinya sangat memprihatinkan.
“Sudah 40 tahun usia sekolah ini. Kondisi lantai duanya sudah mau roboh, tinggal 1 kelas yang dipakai, sementara lantai 1 digunakan tiga kelas . Total ruang kelas yang dipakai sebanyak empat ruang kelas,”terangnya.
“Sudah diajukan permohonan pembangunannya namun belum disetujui oleh dinas terkait. Mohon ditindaklanjuti pak bupati, kasihan jangan sampai roboh sekolahnya,”pintanya berharap.
Di kesempatan itu, Wardani juga menyentil terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hilang seketika saat diajukan di Tahun Anggaran 2026. Kondisi ini diketahui saat mendekati pembahasan KUA-PPAS.
“Kami mohon kepada kepala Bappeda yang baru agar memperhatikan pokir anggota DPRD agar bisa menginformasikan apa alasannya dan mengapa pokir dihapus dari SIPD,” cetusnya.(*)
