BANGGAI KECE- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian pada rentang waktu Selasa, 9 Desember 2025 hingga Jumat, 12 Desember 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI.5-GR.03.06-1215A tanggal 08 Desember 2025 perihal Pelaksanaan Operasi Wirawaspada Pengawasan Orang Asing Secara Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia, dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian serta penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian secara menyeluruh, efektif, dan terkoordinasi.
Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, meliputi Bandara Khusus PT IMIP di Bahodopi, PT Hua Rui Industri Gas Indonesia di Desa Bahodopi, serta PT Yinxiang Morowali Trading yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Bahomoni, Bungku Tengah.
Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran situasi dan fakta lapangan terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa aktivitas orang asing di lokasi-lokasi tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan wilayah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Yusva Aditya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam memastikan pengawasan orang asing berjalan optimal. “Pengawasan keimigrasian dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerja kami.”
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah, Arief Hazairin Satoto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara kantor wilayah dan satuan kerja di daerah sangat penting dalam mendukung iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Keberadaan orang asing harus tetap diawasi secara tepat, sehingga keamanan wilayah tetap terjaga dan aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik.” (*)
