BeritaNewsPendidikan

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Ancam Laporkan 35 Aleg DPRD Banggai ke Pimpinan Pusat Partai

329
×

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Ancam Laporkan 35 Aleg DPRD Banggai ke Pimpinan Pusat Partai

Sebarkan artikel ini

Banggaikece.id – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Banggai melontarkan ancaman akan melaporkan 35 anggota DPRD Banggai ke dewan pimpinan pusat partai masing-masing. Ancaman ini disampaikan oleh Koordinator Aliansi, Alfi Syahri Hadi, pada Rabu (17/9/2025).

Alfi menegaskan, laporan akan dilayangkan jika para anggota legislatif (Aleg) tersebut ingkar terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto serta kesepakatan yang sebelumnya dicapai bersama mahasiswa dan rakyat Banggai dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

“Kemarin, dalam rapat Banggar saja mereka mengabaikan item anggaran yang tidak prioritas, padahal sudah disepakati akan dialihkan ke hal yang mendasar dan urgen bagi masyarakat Banggai,” ujar Alfi.

BACA JUGA:  Dua Siswi Kakak Beradik Asal SMAN 2 Luwuk Raih Juara 1 dan 2 di FEB Fun Run 2026

Presiden Mahasiswa Untika itu menambahkan, pihaknya telah merampungkan laporan dan aduan yang siap dibawa ke Jakarta.

BACA JUGA:  Luar Biasa! Dua Gadis Cilik Raih Juara 2 dan 3 di Kategori Umum FEB Fun Run 2026"

“Kami sudah berkordinasi dengan kawan-kawan di Jakarta dan akan mendesak masing-masing pimpinan partai untuk bersikap terhadap anggotanya yang tidak taat dan patuh pada Inpres. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Banggai,” tegasnya.

Diketahui, saat ini Rancangan APBDP 2025 tengah memasuki tahap evaluasi atau asistensi oleh Gubernur maupun BPKAD Sulawesi Tengah, sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA:  Polisi Bekuk Lima Terduga Pengedar Ribuan Pil THD di Lamala, 2 Diantaranya Perempuan

Namun demikian, dalam penetapan APBD 2025 maupun Perubahan APBD 2025, Pemda Banggai dan DPRD disinyalir tidak mematuhi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBD. Alih-alih fokus pada kebutuhan masyarakat, anggaran justru diduga lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan elit dan segelintir pihak. (*)

Penulis: Sugianto Adjadar