BanggaiKece.id – Koalisi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus (HMI, GMNI, LMND, PMII, GMKI, KMHDI) mendesak DPD KNPI Banggai untuk segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus melakukan penyatuan kepengurusan.
Desakan ini dilandasi habisnya masa bakti kepengurusan serta kekhawatiran terhentinya roda organisasi yang berimbas pada terancamnya keberlanjutan pemberdayaan pemuda Banggai.
“Tanpa kepengurusan yang sah secara periode, fungsi KNPI sebagai wadah berhimpun dan artikulasi aspirasi pemuda Banggai menjadi lumpuh. Padahal tantangan di bidang pendidikan, kewirausahaan, sosial, dan politik terus berkembang dan mendesak untuk direspons,” ujar para ketua dan perwakilan Cipayung Plus dalam konsolidasi yang digelar di Banggai, Sabtu (16/8/2025).
Mereka menilai kondisi KNPI Banggai saat ini ibarat kapal tanpa nakhoda. Padahal, organisasi ini seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberdayaan pemuda. Namun peran strategis itu sulit dijalankan bila kepengurusan tidak lagi memiliki legitimasi hukum.
Cipayung Plus menegaskan Musda harus segera dilaksanakan dengan batas waktu yang proporsional. “Musda bukan sekadar ritual organisasi, melainkan jalan satu-satunya untuk memperbarui legitimasi, meregenerasi kepemimpinan, dan menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan pemuda masa kini,” tegas mereka.
Koalisi kepemudaan ini juga mengingatkan konsekuensi serius bila desakan tersebut diabaikan. Jika DPD KNPI Banggai tetap lamban menyelenggarakan Musda, mereka akan secara resmi mendesak DPW KNPI Sulawesi Tengah mengambil langkah tegas berupa pencabutan kepengurusan (carateker).
“Langkah carateker bukan pilihan yang diinginkan, melainkan jalan terakhir (ultimum remedium) ketika upaya persuasif dan korektif internal tidak membuahkan hasil. Ini adalah mekanisme organisasi untuk menyelamatkan nama baik KNPI sekaligus memastikan hak-hak pemuda Banggai tetap terwadahi secara sah, dinamis, dan efektif,” pungkas mereka. (*)
