Banggaikece.id – Dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Tahun 2025, Kamis, 10 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pertemuan Rakyat Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, wawasan, serta daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan petani dalam mengelola dan mengembangkan usaha berbasis tanah yang telah mendapat legalitas dari program reforma agraria.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bappeda Bangkep, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, perwakilan dari Dinas Koperindag dan UKM, Plt. Kepala Seksi KPN Bangkep Risdiyanto, staf dan pendamping KPN, serta Pejabat Kepala Desa Alakasing Burhan S. Edi, S.T, Sekretaris Desa, seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan sekitar 100 pelaku UMK dan petani Desa Alakasing.
Tiga narasumber utama hadir memberikan materi inspiratif dan aplikatif seputar strategi pengembangan usaha, pemanfaatan aset tanah, serta akses pasar dan permodalan, yaitu:
1. Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., M.M. – Kepala Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan
2. Sumiati Manopo, S.P., M.M. – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bangkep
3. Dra. Jeane B. Rorimpandey – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Bangkep
Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara legalitas tanah hasil reforma agraria dan pengembangan usaha produktif berbasis komunitas desa. Materi yang dibawakan juga mencakup strategi pemasaran digital, pengelolaan usaha berkelanjutan, serta peluang pembiayaan bagi pelaku UMK.
> “Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis tanah yang telah disertifikasi melalui reforma agraria,” ujar Risdiyanto selaku Plt. Kepala Seksi KPN Bangkep.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah berharap terjadi percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi reforma agraria sebagai alat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah. RAM/*
