Banggaikece.id – Baru memasuki triwulan pertama tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) telah mengalami defisit anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar lebih dari Rp60 miliar.
Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tinangkung, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini. Menurutnya, defisit anggaran tersebut telah dan akan terus memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, serta stabilitas fiskal pemerintah daerah.
“Situasi ini bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, menambah risiko fiskal, dan menciptakan ketidakpastian di tingkat masyarakat,” ungkapnya.
Defisit anggaran bisa menyebabkan penundaan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), honorarium tenaga kontrak, hingga pembayaran kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan. Ketidakpastian ini menimbulkan ketidakpuasan, baik di kalangan pegawai maupun masyarakat yang terlibat dalam proyek-proyek daerah.
Selain itu, banyak proyek pembangunan terancam ditunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan anggaran. Dampaknya sangat luas, mulai dari terhambatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan kualitas infrastruktur, hingga menurunnya mutu pelayanan publik.
“Defisit yang besar dan berkepanjangan akan merusak kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah harus menunjukkan kemampuan manajerial yang baik agar tidak kehilangan legitimasi di mata publik,” tegas tokoh masyarakat tersebut.
Kondisi ini juga dapat memaksa pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman, yang pada akhirnya berisiko menambah beban utang daerah.
Dalam jangka panjang, jika tidak segera ditangani, defisit anggaran yang terus terjadi bisa menghambat pembangunan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, menurut sumber tersebut, langkah strategis harus segera diambil oleh Pemda Bangkep, seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengendalikan belanja, serta merancang kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan. (Ram)
