Banggaikece.id- Setelah dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan Kintom, dan unsur Forkopimcam, ini 6 poin hasil kesepakatan bersama dengan PT Panca Amara Utama (PAU).
Diketahui, Senin pagi 13 Mei 2024, puluhan warga dari dua kelurahan yakni Kelurahan Mondonun dan Mendono turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.
Puluhan massa aksi itu, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT PAU. Bahkan mengancam akan memalang jalan jika tidak ada respon atau itikat baik dari perusahaan.
Menindaklanjuti aksi, dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah kecamatan, PT. Panca Amara utama dan masyarakat selaku masyarakat aliansi kelurahan Mendono dan Mondonun dengan hasil kesimpulan kesepakatan sebagai berikut.
Pertama, PT. PAU dalam melakukan rekruitmen tenaga kerja wajib memprioritaskan masyarakat di kecamatan Kintom, Batui, dan Nambo serta lebih mengutamakan para eks pemilik lahan.
Kedua, PT. PAU dalam pelaksanaan program CSR sebagai tanggung jawab sosial, wajib mengimformasikan rencana dan sasaran program CSR kepada masyarakat.
Ketiga, bahwa dalam proses rekruitmen tenaga kerja PT. PAU wajib menginformasikan dan transparansi kepada masyarakat.
Keempat, bahwa, terkait pemberdayaan kontraktor local akan di prioritaskan dengan memperhatikan asas manfaat dan kebutuhan.
Keenam, pelaksanaan dan penyampaian informasi menjadi kesimpulan, rapat akan disampaikan paling lambat 10 hari sejak adanya kesepakatan ini.
Ketujuh, mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja non skil di tahun 2025.
Berita acara kesepakatan itu ditandatangani oleh Korlap, Danramil, Kapolsek, PT PAU, Lurah, dan Sekretaris Camat.
Korlap massa aksi Aliansi Masyarakat Lingkar Industri, Adriyanto Kader menekankan kepada PT PAU agar hal ini tidak hanya selesai di Kesepakatan semata.
“Jika beberapa hari kedepan, apabila tidak segera melakukan perekrutan maka aliansi masyarakat lingkar industri khususnya masyarakat Mendono dan Mondonun akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.
Sebagai Korlap, meminta pada pemerintah Kabupaten Banggai untuk tidak hanya tinggal diam dan sibuk urus momentum politik.
“Ingat karena pemerintah akan dinilai gagal dalam mempin apabila masih ada rakyatnya yang berteriak atas nama kesejahteraan dan sebagaimana ini adalah bentuk penagihan janji kepada pemimpin daerah soal memprioritaskan anak lokal,” tandasnya. (*)
