Banggaikece.id- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai komitmen mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya.
Hingga saat ini, tercatat 378 ribu lebih warga di daerah ini tercover dalam program JKN yang dikelola BPJS kesehatan. Angka ini lebih dari 100 persen dari jumlah penduduk.
“Angka kepesertaan 100 persen lebih sedikit, jika dibandingkan dengan data lalu. Hanya saja, ini masih pakai data semester lalu,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Gilang Yoga Wardhanu saat menjawab pertanyaan wartawan di konferensi pers, Senin 25 Maret 2024.
Dengan status predikat UHC, masyarakat Kabupaten Banggai akan mendapat kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
“Setiap hari ada penambahan (jumlah peserta yang dibiayai Pemda). Kapanpun mau mendaftar untuk masyarakat tidak mampu bisa langsung aktif, itu kelebihannya UHC,” tuturnya.
Di kesempatan itu, Ia juga menjawab adanya peserta JKN yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.
“Kepesertaan itu ada potensi dinonaktifkan, jika tidak masuk dalam Data Integrasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Tapi jika dikeluarkan kepesertaan iuran APBN, yang bersangkutan membutuhkan akses layanan kesehatan, bisa dicover lewat UHC Kabupaten Banggai. Langsung aktif kepesertaannya, daftarnya langsung ke Dinkes,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Nurmasita Datu Adam mengatakan, terkait adanya kepesertaan yang tidak aktif karena adanya pemutakhiran data.
Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi ada data yang ganda, kepesertaanya aktif di dua segmen, seperti ASN.
“Tapi kalau ada masyarakat yang kartunya nonaktif, dan butuh pelayanan kesehatan, bisa temui kami. Kami siap layani dan aktif langsung 1×24 jam,” katanya.
Untuk bisa tercover BPJS Kesehatan yang didanai Pemda Banggai, warga cukup menyiapkan fotocopy KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan setempat.
“Kepesertaan yang mencapai 378 ribu jiwa ini terdiri dari mandiri, ASN dan swasta. Untuk yang ditanggung Pemda, itu ada di angka 126 ribu jiwa dengan anggaran yang digelontorkan Rp58 Miliar,” tandasnya. (*)
