BANGGGAI KECE- Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banggai Kepulauan, H. Rusli Moidady, ST., MT, dalam Rapat Pleno Penyusunan Program Rencana Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (28/1/2026).
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda Banggai Kepulauan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah bersama tim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai Kepulauan, serta pimpinan lembaga keuangan dan perbankan.
Turut hadir Pimpinan BRI Unit Salakan, Pimpinan PT Bank Sulteng Cabang Salakan, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Mandiri, Direktur PT BPRS Khairan Inti Amanah, Pimpinan Cabang PT BPT Modern Express KC Salakan, Kepala Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian Banggai Kepulauan, Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Bangkep, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banggai Luwuk, para kepala OPD se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabag Ekonomi, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Bupati.
Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpijak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Rusli Moidady juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan olahraga merupakan bidang strategis yang harus mendapat perhatian serius guna menciptakan masyarakat Banggai Kepulauan yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Bupati berharap rapat pleno ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang digelar secara virtual.
Bonny menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase pembelajaran sekaligus pencapaian bagi TPAKD. Sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, serta penguatan ekosistem digital dinilai telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal.
“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujarnya.
Ia menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis. Oleh karena itu, rapat pleno ini diharapkan menjadi ruang evaluasi sekaligus penetapan arah kebijakan dan program prioritas TPAKD Banggai Kepulauan tahun 2026.
Fokus utama TPAKD tahun ini diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan. Digitalisasi juga menjadi kunci melalui implementasi QRIS, program Kejar, serta digital onboarding bagi UMKM.
“TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi merupakan gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” kata Bonny.
Ia juga menyoroti pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Menurutnya, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah.
Bonny mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026–2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan sistem pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).
“Program yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang baik,” pungkasnya. (Ram)
