Oleh; Boby Firmansyah Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tengah
Di balik jargon teknokratis yang tampak rasional dan modern, tersembunyi sebuah ideologi ekonomi yang merusak dan anti-rakyat: serakahnomic. Ini bukan hanya tentang kerakusan individu elite, tetapi lebih pada arsitektur kebijakan ekonomi-politik yang dengan sistematis memindahkan kekayaan nasional ke tangan segelintir oligarki, sekaligus melemahkan peran negara sebagai alat perjuangan kolektif bangsa.
Serakahnomic berpegang pada satu doktrin utama: pasar selalu benar, negara selalu salah. Dari doktrin ini lahir deregulasi tanpa kendali, liberalisasi devisa tanpa pengawasan, pembiaran ekspor bahan mentah, serta perlindungan berlebihan terhadap kepentingan modal besar—baik domestik maupun global. Negara dipaksa mundur, rakyat dipaksa berkorban, sementara elite terus meraup keuntungan.
Ini bukan kesalahan teknis kebijakan. Ini adalah pilihan ideologis.
Negara yang Dipaksa Kalah oleh Modal
Ciri utama dari serakahnomic adalah penundukan kekuasaan politik oleh kepentingan ekonomi segelintir orang. Demokrasi direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral, sementara keputusan strategis ekonomi diposisikan di luar jangkauan kedaulatan rakyat. Kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan sumber daya alam diperlakukan seakan-akan berada dalam wilayah “netral”, padahal itu penuh dengan kepentingan kelas.
Bahasa yang digunakan selalu sama: efisiensi, iklim investasi, kepercayaan pasar. Namun maknanya selalu seragam: keuntungan privat lebih penting daripada kepentingan publik. Subsidi untuk rakyat dianggap sebagai beban, sementara insentif untuk korporasi disebut kebutuhan. Negara yang kuat dicurigai, sementara korporasi besar justru dipuja. Inilah neoliberalisme tahap lanjut—serakahnomic—di mana perampokan dilegalkan melalui regulasi.
Garis Pemisah Ideologis: Presiden Prabowo vs Serakahnomic
Dalam konteks ini, posisi Presiden Prabowo Subianto menjadi garis pemisah ideologis yang tegas. Prabowo secara konsisten menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pasar dan kekayaan bangsa tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang.
Ia menolak logika ekonomi yang membiarkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah, serta menentang kebijakan yang memungkinkan devisa hasil ekspor mengalir bebas ke luar negeri tanpa kendali negara. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar soal neraca pembayaran, tetapi soal kedaulatan nasional.
Dalam pandangannya, ekonomi bukan wilayah teknokrasi yang steril, melainkan arena politik kebangsaan. Pasar harus melayani kepentingan nasional, bukan sebaliknya. Negara wajib berpihak—dan keberpihakan itu tidak boleh ambigu.
Arahan Politik yang Tidak Bisa Ditawar
Melawan serakahnomic tidak cukup dengan retorika moral atau sekadar koreksi teknis kebijakan. Yang dibutuhkan adalah arah politik yang jelas, tegas, dan berpihak: memperkuat peran negara, menutup kebocoran kekayaan nasional, mengakhiri pemujaan buta terhadap pasar, serta menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.
Ini adalah perjuangan ideologis. Tidak netral. Tidak abu-abu. Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono: “Kalau Indonesia mau maju, adil, dan makmur, ya kita harus bersatu, bergotong-royong, dan enyahkan serakahnomic ini.”
Pernyataan tersebut adalah garis komando politik. Tidak ada kemajuan tanpa keberanian melawan keserakahan yang dilembagakan. Tidak ada keadilan tanpa negara yang berpihak. Dan tidak akan ada kemakmuran tanpa persatuan rakyat untuk menyapu bersih ideologi serakahnomic dari arah pembangunan nasional. (*)
