BeritaDaerahNews

Tegas, Masyarakat Desa Damai Makmur Tolak Tambang Nikel di Nuhon

1359
×

Tegas, Masyarakat Desa Damai Makmur Tolak Tambang Nikel di Nuhon

Sebarkan artikel ini

Banggaikece.id- Masyarakat Desa Damai Makmur, Kecamatan Nuhon, menunjukkan sikap tegas mereka dalam menolak rencana masuknya aktivitas tambang nikel di wilayah Nuhon.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Damai Makmur, I Wayan Adi Putra, yang menyatakan bahwa kehadiran tambang nikel akan berdampak serius terhadap kelestarian alam dan kesehatan masyarakat.

“Kami tidak ingin desa ini menjadi korban kerusakan alam selanjutnya. Dampak tambang itu sangat luar biasa dan dapat merusak lingkungan hidup,” tegas I Wayan Adi Putra, Jumat 14 November 2025.

BACA JUGA:  12 Peserta Asal Banggai Ikuti Ujian Profesi Advokat Serentak PERADI

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Desa Damai Makmur telah hidup dengan nyaman melalui sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama, dan tidak ingin hal ini tergangunaikan oleh aktivitas pertambangan.

“Sejauh ini masyarakat daerah transmigrasi sudah nyaman dengan aktivitas perkebunan dan pertaniannya. Jangan ada tambang masuk, karena itu hanya akan mengancam mata pencaharian warga. Maka dengan tegas saya nyatakan kami Menolak Tambang,” tambahnya.

BACA JUGA:  Kades Tirta Sari Serahkan Sertifikat Elsimil di Hari Bahagia Indriani dan Indrawan

Dukungan penolakan juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Damai Makmur, I Ketut Saputra, yang menyatakan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Kami turut menjaga lingkungan dengan mengedepankan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Pertambangan bukan pilihan yang tepat untuk masa depan desa kami,” tegas I Ketut Saputra.

BACA JUGA:  Persik Kintom & Dynamites FC Amankan Tiket Terakhir ke Semifinal Piala Hari Pahlawan U-17 2025

Dengan sikap tegas dari masyarakat dan pemerintah desa, Desa Damai Makmur menegaskan bahwa mereka siap mempertahankan ruang hidup dan ekologi desa dari ancaman kerusakan akibat pertambangan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan semua pihak menghormati keputusan warga serta mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (*)