Banggaikece.id- Kesal, pengajuan ADD, PDRD, termasuk Siltap terkesan ditahan dan tidak ada kejelasan, Pemerintah Desa (Pemdes) Petak, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai merasa terzolimi.
Ironisnya, di tengah pengajuan Siltap yang diduga ditahan dan tak ada kejelasan, aparat Desa Petak harus menanti tanpa kepastian. Padahal mereka sangat membutuhkan biaya untuk menyambung hidup.
Kondisi memprihatinkan itu diutarakan Kepala Desa Petak, Syamsu melalui akun facebooknya, dengan menyiarkan langsung, Kamis 31 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, Kades mengungkapkan adanya sedikit kekesalan yang menimpahnya. Padahal sebagai pemerintah desa yakni Kepala Desa, dipilih oleh masyarakat untuk mengurus masyarakat.
“Segala bentuk dokumen pengajuan ADD, PDRD termasuk Siltap atuapun gaji Pemerintah Desa itu sudah kami ajukan. Yang jadi pertanyaan adalah dan kami sangat sayangkan kepada Dinas PMD dalam hal ini Kabid Pemerintah Desa. Ketika kemudian pengajuan kami ini ADD, PDRD itu ditahan,” cetusnya, kesal.
Menurutnya, padahal semua dinilai sudah lengkap dan masuk ke keuangan. Bahkan Siltap gaji Pemdes itu diduga ditahan Kabid.
“Ini pertanyaan saya, apa yang salah dan apa yang kurang. Sementara dari staf Dinas PMD yang menangani bagian administrasi membidangi khusus Kecamatan Nuhon, kami sudah konfirmasi bahwa ini sudah lengkap. Sudah naik keuangan, tapi kenapa sampai di kepala bidang, ini katanya ditahan dulu. Maksudnya apa?,” celetuk Kades.
Kades Petak menilai, bahwa pemerintahan hari ini tidak ada yang jelas. “Ini minta maaf, tidak ada hubungan dengan perpolitikan, tidak ada hubungan dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung 27 November 2024. Hanya pertanyaan kami, apa sebabnya ini ditahan (pengajuan pencairan),” katanya.
Kades mengingatkan bahwa jabatan yang diembannya, hasil demokrasi yakni dipilih oleh rakyat untuk mengurus masyarakat. Aneh rasanya, jika keberadaanya ditekan dari atas, hingga tak memiliki ruang untuk mengurus rakyat.
“Apalah artinya kami diamanatkan oleh rakyat itu sendiri. Jadi sekali lagi, kami sampaikan, bukan kami menganggap kami ini orang yang benar atau apa. Tapi kami merasa terzolimi dalam hal ini,” ucapnya.
Tak hanya soal itu, Kades Petak pun membeberkan soal penambahan masa jabatan Kades dua tahun sesuai Permendagri. Ia menjadi salah satu Kades di daerah ini, yang tidak mendapatkan penambahan.
“Kami sampai detik ini tidak menerima SK penambahan waktu dua tahun (sebagai Kades). Pemerintah Desa Petak termasuk salah satu yang tidak (menerima) dan kami sudah menghadap. Sudah tiga kali, tapi juga tidak diberikan, ada apa ini? Kami sabar soal itu, kami siap jabatan kami hanya sampai 2028, tidak apa-apa. Kami ikhlas,” kata Kades.
Namun yang menjadi persoalan hari ini sambung Kades, ADD, hingga Siltap masih ditahan tak kunjung dicairkan dan tak ada kejelasan.
“Sekali lagi kami sampaikan, kami mohon maaf beribu-ribu maaf kepada Dinas PMD, ada salah apa kami, ada kesalahan administrasi apa kami. Kami telepon Kabid tidak diangkat, kami chat katanya lagi di jalan, dicek padahal ada di kantor. Begitu juga Kadis, kami telepon tidak diangkat, tidak dibalas, ada apa ini?,” cetusnya kesal atas perihal tersebut.
Ia menegaskan, apa yang menjadi curhatan kekesalannya di media sosial jangan dikaitkan dengan Pilkada. Curhatan itu hanya sebatas keluh kesahnya, karena pemerintah desa merasa tertekan dan terzolimi atas persoalan tersebut.
Di tengah gaji yang tak jelas kapan akan cair, Kades mengungkapkan, saat ini kepala dusunnya tengah terbaring sakit karena gagal ginjal. Kemudian suami dari bendahara desanya, terbaring di rumah sakit.
“Jadi kami mohon pengertian dan tanggungjawabnya dari pihak terkait dalam hal ini Dinas PMD. Saya mohon kepada kepada semua pihak, baik itu Kementerian Keuangan, Kemendes, dan Kemendagri, mohon sikapi persoalan ini. Kami juga ada tanggungjawab, karena kami Pemerintah Desa, pemerintah terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai pemerintah desa kata Kades, mengetahui apa yang kurang di masyarakat. Tentu beda dengan struktural birokrasi.
“Kami pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, cacian, makian masyarkat semua kami terima. Bukan mereka-mereka yang di atas, tapi hari ini kami merasa terzolimi,” keluh Kades.
Keluhan yang disampaikan melalui media sosial facebook ini tegas Kades, khusus Pemerintah Desa Petak, dan tidak melibatkan desa-desa lain. Tidak ada kaitannya dengan Pilkada.
Peristiwa seperti ini kata Kades, menjadi pembelajaran bagi pemerintahan agar kedepan bisa diubah lebih baik lagi.
“Banyak yang bicara di luar sana tidak ada dendam politik, tapi faktanya? Seperti ini, kalau toh saya Kades Petak Syamsu menurut kalian main-main soal politik, ada Bawaslu, silakan laporkan ke Bawaslu agar diproses. Jangan main hukum saya seperti ini,” sambungnya.
Kades berharap, persoalan yang dialami bisa segera terselesaikan. “Kami siap dibina kalau ada yang salah, kami cukup bersabar dan merasa terzolimi,” tandasnya.
Siaran langsung Kades Petak ini banyak mendapatkan reaksi dari warganet atau netizen. Mereka merasa prihatin atas apa yang dialami pemerintah Desa Petak. (*)
