Banggaikece.id – Kinerja Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan,(Bangkep) Ihsan Basir SH.LLM mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM ) Merah Putih Banggai Kepulauan yang menggelar aksi untuk mengkritisi kinerja Pj Bupati Bangkep itu.
LSM Merah Putih yang dipimpin oleh Habib Muhamad menggelar aksi unjuk rasa di 3 tempat yang pertama aksi unjuk rasa di kantor Perizinan, selanjutnya di kantor Bupati Banggai Kepulauan dan terakhir di halaman Gedung DPRD Bangkep, Rabu (2/10/2024).
LSM Merah Putih menilai bahwa kinerja Pj Bupati Banggai Kepulauan buruk dan tidak peduli terhadap masyarakat kecil.
Menurut Ketua LSM Merah Putih Habib Muhamad, Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir segera mengambil langka konkrit dalam membenahi daerah Banggai Kepulauan yang semakin semrawut.
Selama 2,5 tahun memimpin daerah Banggai Kepulauan banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan, Pj Bupati Banggai Kepulauan dinilai lebih banyak melakukan perjalanan dinas luar daerah tanpa memikirkan kondisi masyarakat yang hidup susah.
APBD Bangkep yang jumlahnya ratusan miliar pertahun tidak berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat. Penggunaan anggaran daerah dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
Di hadapan Ketua DPRD Bangkep bersama sejumlah anggota DPRD. Untuk itu LSM Merah Putih menyampaikan orasi menggugat Pj Bupati Banggai kepulauan dengan 6 Tuntutan sebagai berikut:
1). Perbaiki kehidupan Masyarakat petani dan Nelayan melalui anggaran APBD.
2). Perbaiki Birokrasi yang Amburadul, Penempatan PNS tidak sesuai latar Belakang(Kealihannya).
3). Pemerintah hari ini sarat dengan dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di tanah Peling.soal Pelantikan pejabat Eselon tidak sesuai mekanisme,Pelantikan pejabat Eselon Sarat Kekeluargaan,Pelantikan pejabat Eselon untuk Kroni-Kroni Pj.Bupati.
4). Tolak Tambang Batu Gamping,Pj.Bupati Bangkep telah menyetujui penerbitan Izin Lokasi pertambangan Batu Gamping, Menuntut Dinas teknis untuk membatalkan Izin Lokasi yang diterbitkan.
5). Proses PNS yang terlibat kasus dugaan Korupsi, hukum para ASN yang jelas terlibat kasus dugaan korupsi,apalagi oknum PNS yang telah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.segerah Pj.Bupati mengambil tindakan tegas.Hukum Para ASNyang bermain proyek dilingkungan pemerintahan daerah Banggai Kepulauan.
6). Mendesak Aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak tegas Para oknum ASN yang nyat melanggar hukum.
Usai menyampaikan 6 tuntutannya para pendemo diundang masuk ke dalam ruang sidang DPRD untuk melakukan dialok dan diskusi lansung dengan Pemerintah daerah Banggai kepulauan.
Pj. Bupati Bangkep masih berada di luar daerah maka Pj. Sekertaris daerah (Sekda) yang hadir dan sejumlah Kepala Dinas terkait juga diundang hadir.
Rapat diskusi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banggai Kepulauan Arkam Supu SH.MH bersama para Anggota Komisi 1 DPRD Bangkep.Aksi Demo berjalan Aman dan lancar(RS)**
