Oleh: Rifat Hakim
Krisis air bersih yang mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Banggai, khususnya di Kota Luwuk, patut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah. Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak masyarakat yang semestinya dijamin ketersediaannya melalui tata kelola pelayanan publik yang baik, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Keluhan masyarakat terkait terbatasnya akses air bersih di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata. Persoalan ini menyentuh langsung kualitas pelayanan publik dan menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan.
Perlu ditegaskan bahwa selama ini masyarakat tidak pernah mempersoalkan kewajiban mereka sebagai pelanggan layanan air. Rakyat tidak pernah meminta agar air digratiskan. Rakyat juga tidak pernah menunda kewajiban pembayaran air yang mereka gunakan. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat tidak melakukan protes ketika distribusi air dihentikan karena keterlambatan pembayaran.
Artinya, rakyat telah menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan pelayanan publik. Karena itu, sangat wajar apabila masyarakat juga menuntut pelayanan yang layak, konsisten, dan dapat diandalkan dari penyelenggara layanan air bersih.
Lebih jauh lagi, masyarakat selama ini juga tidak pernah mempersoalkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Rakyat tidak pernah turun ke jalan ketika uang rakyat dalam APBD digunakan untuk membeli mobil dinas baru, membangun rumah jabatan yang megah, membiayai perjalanan dinas bernilai miliaran rupiah, atau menggelar berbagai kegiatan pejabat di hotel-hotel mewah.
Namun di tengah situasi di mana kebutuhan dasar seperti air bersih justru sulit diakses oleh masyarakat, muncul pertanyaan yang wajar dari publik: apakah prioritas pembangunan daerah sudah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat?
Percuma membangun infrastruktur yang megah dan menghadirkan berbagai fasilitas mewah bagi pejabat, jika pada saat yang sama masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Momentum krisis air ini sekaligus menjadi ujian nyata terhadap komitmen pemerintah daerah. Janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat, termasuk dalam berbagai agenda kampanye politik, harus dibuktikan melalui kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pelayanan air bersih, memperkuat infrastruktur distribusi, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik yang ada.
Pada akhirnya, kepercayaan rakyat adalah fondasi utama dari pemerintahan. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: hadirkan pelayanan yang layak bagi rakyat. Dan sekali lagi, jangan pernah mengkhianati kepercayaan rakyat. (*)
