Oleh: Aldiansyah Lapi (Mahasiswa/Aktivis)
Memasuki tahun 2026, Polres Banggai memikul tanggung jawab besar dalam menekan angka kriminalitas yang kian menunjukkan kompleksitas. Namun, upaya tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai kewajiban institusi kepolisian semata, melainkan juga sebagai refleksi atas kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintah di daerah.
Dari perspektif mahasiswa dan aktivis, persoalan kriminalitas di Banggai tidak berdiri sendiri. Maraknya tindak pidana pencurian, kekerasan, hingga peredaran narkotika merupakan akumulasi dari problem struktural, seperti kesenjangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan minimnya ruang partisipasi produktif bagi generasi muda.
Dalam konteks ini, pendekatan penegakan hukum yang semata-mata represif justru berpotensi melahirkan persoalan baru jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan yang berkelanjutan.
Tantangan lain yang patut disoroti adalah luasnya wilayah hukum Polres Banggai serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini seringkali berdampak pada lambannya penanganan laporan masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran dan pedesaan. Akibatnya, rasa keadilan publik dapat tercederai, sementara kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum berisiko menurun.
Dari sisi sosial, kenakalan remaja dan kriminalitas usia muda menjadi alarm serius. Ketika pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan peran negara melemah, maka aparat keamanan kerap menjadi “pemadam kebakaran” atas persoalan yang seharusnya diselesaikan secara sistemik.
Polres Banggai perlu lebih aktif membangun pola kemitraan dengan kampus, sekolah, dan komunitas pemuda untuk menciptakan ekosistem pencegahan kejahatan yang partisipatif.
Tidak kalah penting, mahasiswa dan aktivis menaruh perhatian pada aspek transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Penanganan kasus kriminal harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan berkeadilan tanpa pandang bulu. Ketika hukum dirasakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka legitimasi institusi akan terus diuji oleh publik.
Ke depan, menekan angka kriminalitas di Banggai pada tahun 2026 harus ditempatkan dalam kerangka reformasi keamanan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Polres Banggai dituntut untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, menerima kritik sebagai energi perbaikan, serta memperkuat pendekatan humanis dalam setiap tindakan penegakan hukum.
Sebagai mahasiswa dan aktivis, kami meyakini bahwa keamanan sejati tidak hanya lahir dari banyaknya penangkapan, tetapi dari hadirnya negara yang adil, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil adalah kunci utama agar Banggai menjadi wilayah yang aman, demokratis, dan bermartabat. (*)
