Banggaikece.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Banggai, Senin (1/9/2025).
Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban bekas di pintu masuk Kantor DPRD Banggai. Massa juga membawa keranda yang dibalut kain putih sebagai simbol kekecewaan terhadap Polri sekaligus desakan agar Kapolri mundur.
Wakil Ketua II DPRD Banggai, I Putu Gumi, bersama sejumlah legislator menerima kehadiran massa aksi. Menariknya, dari total anggota dewan, hanya sembilan legislator yang menemui demonstran, yakni I Putu Gumi (PDIP), Mursidin (PKS), Kartini Akbar (PDIP), I Made Dharma (PDIP), Lutpi Samaduri (Gerindra), Siti Aria Nurhaeningsi (PDIP), Naim Saleh (Gerindra), Sucipto (PDIP), dan Suharto Yinata (Hanura).
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Pemda Banggai yang dinilai luput dari pengawasan DPRD. Beberapa di antaranya adalah anggaran baju dinas pejabat yang menelan Rp7,5 miliar, biaya rapat dan koordinasi Rp31 miliar, serta pengadaan mobil dinas pejabat sebesar Rp11,4 miliar.
“Anggaran kolam renang Rp15 miliar, rehab rumah jabatan Ketua DPRD Rp981 juta, tambahan bangunan DPRD Rp7,1 miliar, hibah ke Polda Sulteng Rp6,9 miliar, hingga rehab mess Pemda di Palu Rp17 miliar. Lantas, alokasi APBD untuk rakyat Banggai di mana?” seru salah satu orator.
Massa juga menilai DPRD dan Pemda Banggai kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik. Kebijakan pajak PBJT 10 persen dinilai semakin memberatkan, menekan daya beli, hingga mengancam keberlangsungan UMKM. Belum lagi kenaikan PBB-P2 setiap tahun yang semakin menyulitkan warga.
Untuk itu, massa aksi mendesak agar PBJT 10 persen dihapus dan kenaikan PBB-P2 dihentikan. Selain isu daerah, Amara juga mengangkat tuntutan nasional, di antaranya penghapusan tunjangan DPR RI, pengesahan RUU Perampasan Aset, pencopotan Kapolri, dan penghentian kriminalisasi mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Banggai, I Putu Gumi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Pertemuan di ruang rapat paripurna itu ditutup dengan kesepakatan untuk membahas lebih lanjut aspirasi yang disampaikan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*)
