Banggaikece.id – Usai menghadiri rapat kerja bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng dr. Reny Arniwaty Lamadjido melanjutkan agenda dengan memimpin rapat bersama jajaran Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) Kabupaten Banggai Laut (Balut).
Rapat berlangsung di Aula Kantor Dinkes P2KB Balut pada Rabu sore (27/8/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Dinkes Provinsi Sulteng, Kepala Dinkes P2KB Balut Nurdin Musa, Kepala BPJS Balut, Direktur RSUD Banggai, para Kepala Bidang, Kasubag, serta seluruh Kepala Puskesmas (Kapus) se-Kabupaten Balut.
Dalam arahannya, Wagub Reny yang juga mendapat mandat khusus dari Gubernur H. Anwar Hafid sebagai koordinator bidang kesehatan, menegaskan pentingnya memprioritaskan keselamatan pasien dalam setiap pelayanan kesehatan.
“Dalam menjalankan tugas, baik di Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit maupun Dinas, komunikasi harus terjalin baik. Ingat, jangan pernah mempersulit pasien, utamakan keselamatan mereka,” tegas Wagub.
Wagub juga memberikan apresiasi kepada Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa yang dinilai berani memberikan insentif besar kepada tenaga medis spesialis.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Bupati yang berani membayar dokter spesialis hingga Rp60 juta per bulan. Ini bentuk komitmen yang luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, Wagub menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan serius. Ia menekankan peran aktif Kepala Puskesmas dalam mengawasi pelayanan posyandu agar berjalan maksimal.
“Jika ada warga yang tidak datang ke posyandu, lakukan kunjungan rumah atau jemput langsung. Jangan biarkan pelayanan terhambat,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Nurdin Musa memberikan kesempatan kepada Kapus Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Supriyanto, S.Kep., untuk menyampaikan kendala di lapangan. Supriyanto mengungkapkan dua masalah utama, yakni jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan tempat tidur rawat inap.
“Laporan sering terlambat karena jaringan internet buruk. Untuk tempat tidur, kami hanya punya tiga unit, sehingga kami membuat tambahan dari kayu secara swadaya. Namun, pasien yang dirawat di tempat tidur kayu belum bisa diklaim BPJS,” jelas Supriyanto.
Menanggapi hal ini, Wagub berkomitmen untuk membantu mengatasi masalah jaringan, sementara Dinkes Balut akan mengalokasikan pengadaan tempat tidur tambahan melalui anggaran pergeseran.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Banggai Laut, memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal, dan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat. (*)
