Banggaikece.id – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan Sulteng. Usulan ini muncul menyusul kritik dan masukan masyarakat terkait rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Saya sangat mendorong Pemprov Sulteng sesegera mungkin membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan. Ini tawaran yang maju, pengentasan kemiskinan harus diseriusi dengan tindakan konkret,” tegas Syarifudin.
Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2025 tercatat 356,19 ribu jiwa atau 10,92 persen, turun 0,12 poin persentase dibanding September 2024. Penurunan terjadi di perkotaan, dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen. Namun, di wilayah perdesaan justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.
BPS juga mencatat, jumlah penduduk miskin berkurang 15,90 ribu orang dibanding Maret 2024 yang mencapai 395,66 ribu jiwa. Meski begitu, kritik datang dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulteng yang menilai kualitas kemiskinan semakin mengkhawatirkan.
“Kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, beban rumah tangga miskin semakin berat,” ujar Azis, Ketua LMND Sulteng, Kamis (14/8).
Sementara itu, data Dinas Sosial Sulteng menunjukkan per Desember 2024 terdapat 1.633.552 jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Angka ini jauh lebih besar dibanding data BPS. Tiga daerah dengan penerima DTKS terbanyak adalah Parigi Moutong (278.668 jiwa), Donggala (165.007 jiwa), dan Banggai (161.573 jiwa).
Menanggapi perbedaan data tersebut, Syarifudin menilai penting adanya langkah cepat dan terkoordinasi. Ia menyebut pembentukan Satgas sejalan dengan sembilan pilar prioritas pembangunan Berani (Bersama Anwar–Reny), serta diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Dengan keluarnya data jumlah penduduk miskin di Sulteng, pemerintah harus merespons bijak. Usulan Satgas ini merupakan bagian dari upaya percepatan agar program berjalan efektif dan terukur,” pungkasnya. (*)
