Banggaikece.id- Setelah kunjungan ke Perum Bulog Cabang Luwuk, kali ini Komisi III DPRD Kabupaten Banggai meninjau langsung Pabrik Gilingan Padi di wilayah Batui hingga Toili Barat, Rabu 23 Juli 2025.
Pengecekan langsung ke penggilingan padi untuk memastikan tidak adanya penimbunan stok menyusul tingginya inflasi ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banggai Suprapto N.
Hadir juga Aleg lainnya seperti I Putu Gumi yang menjabat Wakil Ketua II DPRD Banggai, kemudian Batia Silsilia Hadjar, Suwardi, dan sejumlah Aleg lainnya.
“Komisi III ini tupoksinya kaitan dengan tugas-tugas tentang Perekonomian, di mana hari ini kita ketahui bersama inflasi kita sedang tinggi. Berdasarkan data BPS, penyumbang angka terbesar itu dipicu harga beras,” ungkap Suprapto N, Ketua Komisi III DPRD Banggai, kepada media ini, Rabu 23 Juli 2025.
Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai juga telah memanggil beberapa bos gilingan padi dengan maksud, memberikan imbauan agar tidak ada penimbunan beras atau gabah hingga mengakibatkan mahalnya harga beras di pasaran.
Olehnya, Komisi III DPRD Banggai yang diketuai Suprapto, turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak adanya penimbunan.
“Kami juga kemarin sudah mengunjungi Perum Bulog, hingga melihat langsung gudang sekaitan dengan strok beras penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kita ingin mengecek sejauh mana pendistribusiannya, berapa persentasi pendistribusian SPHP ke pasar yang kordinasinya lewat Dinas Ketahanan Kapangan,” tutur mantan Ketua DPRD Banggai itu.
Hasil pengecekan terkait stok SPHP telah berjalan tahun 2025 ini, telah mencapai di angka 46 persen penyalurannya.
“Yang jelas peran kami kemarin (berkunjung ke Bulog), ingin memastikan beras ini di posisi ini, agar persentasinya paling tidak di Agustus capai 60 persen dari target,” kata Suprapto.
Kunjungan Komisi III DPRD Banggai ke tempat penggilingan padi wilayah Batui hingga Toili Barat, juga untuk mengetahui bagaimana serapan Bulog dan kemitraannya antara Bulog dan penggilingan.
“Nah setelah kami kroscek, ternyata di penggilingan padi itu tidak ada penimbunan gabah. Penggilingan padi itu tidak punya padi lagi, karena pemilik padi atau gabah (di pabrik) itu petani. Bukan penggilingan,” terangnya.
Kemudian, DPRD juga ingin melihat sejauh mana teknologi pabrik gilingan, karena penggilingan sangat mempengaruhi beras yang dihasilkan. Kedua, pengecekan kualitas beras.
“Rata-rata penggilingan padi kita itu memproduksi beras medium. Tinggal dipoles satu kali saja, bisa di-upgrade menjadi premium,” katanya.
Hasil pengecekan semua penggilingan padi di wilayah Batui hingga Toili Barat kata Suprapto, baik dan tidak ada penimbunan stok. Lebih dari lima gilingan dikunjungi, mulai dari Batui, Moilong, Toili dan Toili Barat.
“(Kunjungan) ini menjadi sampel, karena rata-rata beras Bulog itu berasal dari Toili dan Batui. Kami pastikan hasil kunjungan, tidak ada penimbunan. Karena penggilingan padi tidak punya gabah, yang ada gabah milik petani,” jelasnya.
Menurutnya, gabah yang tersimpan di gilingan merupakan milik petani, yang dijadikan simpanan untuk persiapan pangan jelang panen dan selebihnya dijual untuk memenuhi kebutuhan.
Namun tak bisa dipungkiri kata Suprapto , beras yang dihasilkan petani di Kabupaten Banggai ini banyak terjual keluar daerah seperti Gorontalo, dan Manado. Apalagi daerah ini menjadi basis penyedia pangan bagi tiga Banggai bersaudara. Belum lagi Ampana hingga Taliabo yang juga menggantungkan kebutuhan berasnya ke Banggai.
“Jadi poinnya kita melakukan kroscek di lapangan untuk memitigasi terhadap penyediaan beras. Karena di sisi lain, kemahalan beras ini juga diinginkan petani. Maka tugas kami adalah bagaimana mengendalikan harga,” kata Suprapto.
Sebagai Komisi III DPRD Banggai, hadir sebagai mitra Pemerintah Daerah bagaimana membantu untuk mengendalikan harga beras.
“Jangan sampai, Tugas Komisi III itu marah-marah agar harga beras ini diturunkan. Tidak seperti itu, tapi bagaimana mengendalikan harga beras ini. Paling tidak kalau yang tidak punya sawah, kita bagikan beras dengan harga murah. Inikan membantu, sudahlah yang punya sawah. Mereka punya padi sendiri,” tuturnya.
Olehnya itu, Komisi III DPRD Banggai akan terus mengevaluasi Bulog dalam mengendalikan harga beras. Sehingga tidak adalah teriak kelangkaan beras.
Suprapto berharap, beras SPHP bisa terdistribusi merata kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga bisa menstabilkan harga.
“Selain beras, kemarin kami juga mengecek ketersediaan gula pasir, minyak goreng, medium dan premium. Stoknya cukup bagus. Tugas pemerintah daerah saat ini terus melakukan operasi pasar. Kalau perlu di pasar murah itu tulis harga beras sekian. Untuk memukul mundur petani yang memanfaatkan situasi ini,” bebernya.
Turun ke Pasar
Setelah kunjungan ke Perum Bulog dan meninjau sejumlah gilingan yang berada di wilayah Batui-Toili Barat, Komisi III DPRD Banggai juga menjadwalkan akan berkunjung ke pasar, untuk mengetahui langsung harga beras di titik terendah, baik beras medium maupun premium.
Tujuannya kata Suprapto, tak lain untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Serta membantu pemerintah daerah.
“Bagaimana DPRD itu hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk menstabilisasi harga beras dan menurunkan inflasi,” ucapnya.
Selain beras, pemicu tinggi inflasi adalah mahalnya harga tiket pesawat. Kemudian dibarengi naiknya kebutuhan bahan pokok lain seperti tomat yang juga naik. (*)
