BeritaNews

Fraksi Banggai Desak Bupati Ambil Sikap Tegas, 15 Honorer Damkar Belum Terima Gaji

1139
×

Fraksi Banggai Desak Bupati Ambil Sikap Tegas, 15 Honorer Damkar Belum Terima Gaji

Sebarkan artikel ini

Banggaikece.id –Front Aksi Rakyat Sipil (Fraksi) Banggai kembali menyoroti lambannya penyelesaian kasus 15 tenaga honorer Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Banggai yang hingga kini belum menerima gaji mereka selama enam bulan terakhir.

Kasus ini telah berulang kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik di DPRD maupun di Kantor Bupati Banggai. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan penyelesaian yang memihak kepada para honorer yang terus bekerja di garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Afandi Bungalo, anggota Fraksi Banggai, mendesak Bupati Banggai agar segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan Kepala Dinas Damkar yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.

BACA JUGA:  Ini Daftar Para Juara di FEB Fun Run 2026, Atep Jadi Tercepat Catatkan Waktu 16 Menit

“Sudah waktunya Bupati Banggai turun tangan langsung. Jangan hanya diam melihat 15 tenaga honorer yang hak dasarnya, yaitu gaji, tidak dipenuhi. Kalau Kadis Damkar tidak mampu menyelesaikan ini, lebih baik diganti,” tegas Afandi, Senin 21 Juli 2025.

BACA JUGA:  Masya Allah, Sehari Terkumpul Donasi Rp77,6 Juta untuk Adik Khadafi, Korban Laka Maut di Batui

Ia juga menyinggung janji politik Bupati saat kampanye yang kala itu dengan tegas menyatakan tidak akan merumahkan tenaga honorer Damkar. Namun, kenyataannya, justru membiarkan para petugas tersebut tidak dibayar tanpa solusi yang jelas.

“Para tenaga honorer ini tetap aktif bertugas, mempertaruhkan nyawa mereka dalam setiap kebakaran dan penyelamatan, tapi gaji selama enam bulan belum dibayar. Ini sangat tidak manusiawi,” lanjut Afandi.

BACA JUGA:  Geger, Wanita Lansia Ditemukan Tewas Terapung di Saluran Irigasi Simpang Raya

Fraksi Banggai meminta pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan kepada para pekerja yang telah mengabdi demi keselamatan masyarakat. Persoalan ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya manajemen dan komitmen Pemda terhadap hak-hak tenaga honorer. (*)

Penulis: Sugianto Adjadar