Banggaikece.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Laut (Balut), Jamaludin R. Bunsiang, menyesalkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinilainya tidak mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin rapat kerja Komisi I DPRD Balut bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Balut, Senin (7/7/2025), di ruang rapat kantor DPRD Balut.
Waket I yang turut didampingi Ketua Komisi I, Mahdiani Bukamo, menekankan bahwa pengeluaran belanja pegawai yang terlalu besar akan menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.
“Disayangkan, anggaran kita kembali hanya habis untuk belanja pegawai. Harusnya rekrutmen P3K bisa ditunda atau dikurangi dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” ujar Jamaludin.
Ia mengingatkan agar kebijakan pengangkatan P3K tidak hanya didasarkan pada jumlah tenaga honorer dan non-ASN yang banyak, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan daerah dalam membayar gaji secara berkelanjutan.
“Jangan sampai kita menerima P3K secara besar-besaran, tapi abai terhadap kemampuan anggaran. Nantinya ini bisa jadi beban keuangan yang berat di masa depan,” tambahnya.
Jamaludin juga mengungkapkan bahwa persoalan ini telah berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam agenda reses anggota DPRD.
“Sekarang, masyarakat enggan hadir di kegiatan reses. Mereka kecewa karena merasa aspirasi hanya sekadar janji, dan mereka tidak peduli apakah daerah punya uang atau tidak,” tegasnya. (*)
Reporter: Aswan Basir
