Banggaikece.id – Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIPERA) Universitas Tompotika (Untika) Luwuk melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Banggai atas lambannya penanganan banjir yang kembali melanda Desa Dowiwi, Kecamatan Simpang Raya, Minggu 6 Juli 2025.
Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua HIMIPERA, Romiarto Sagiap, yang menilai bahwa banjir berulang ini bukan hanya akibat faktor alam semata, tetapi mencerminkan lemahnya sistem pelayanan publik pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana.
“Banjir ini adalah cerminan dari kegagalan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Surat permohonan pembangunan tanggul sudah disampaikan jauh hari sebelumnya, namun belum ada langkah konkret. Ini menunjukkan kelemahan dalam tata kelola risiko bencana,” tegas Romiarto dalam keterangannya.
Menurut HIMIPERA, Pemkab Banggai dinilai tidak menunjukkan kehadiran negara yang seharusnya tanggap dan bertanggung jawab dalam melindungi warga dari dampak bencana. Ketidakhadiran tindakan nyata dalam merespons permintaan masyarakat dinilai sebagai bentuk pelayanan publik yang lamban dan tidak adaptif.
“Ini bukan sekadar lambat, tapi juga abai. Pelayanan publik tidak boleh hanya berhenti pada slogan atau prosedur administratif. Harus ada keberpihakan nyata pada kebutuhan masyarakat, apalagi dalam situasi krisis seperti banjir,” ujar Romiarto.
Mahasiswa juga menyoroti bahwa sistem birokrasi Pemkab cenderung berorientasi pada formalitas ketimbang aksi. Padahal dalam prinsip pelayanan publik, pemerintah seharusnya mengedepankan responsiveness, efisiensi, dan pemerataan (equity), terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dasar warga seperti rasa aman.
“Masyarakat Desa Dowiwi tidak butuh janji, tapi langkah konkret. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar retorika. Setiap keterlambatan adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat,” tegasnya.
HIMIPERA menilai peristiwa ini mencerminkan lemahnya disaster governance di tingkat daerah, termasuk kurangnya sistem early warning dan minimnya political will untuk mencegah kejadian serupa.
Mereka menyerukan agar pemerintah daerah segera membenahi sistem manajemen kebencanaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur mitigasi, termasuk tanggul yang telah lama diusulkan warga Desa Dowiwi. (*)
Editor: Sugianto Adjadar
