Banggaikece.id – Sebanyak 7 desa di Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua untuk bulan April, Mei, dan Juni 2025. Namun, 28 desa lainnya hingga kini belum menerima dana tersebut karena belum masuk ke Bank Mandiri Cabang Banggai Kepulauan sebagai bank pengelola.
Dari 7 desa yang sudah cair, 6 desa berada di Kecamatan Peling Tengah dan 1 desa di Kecamatan Buko. Hal ini dibenarkan oleh Branch Manager PT Bank Mandiri Cabang Banggai Kepulauan, Adrianto Padeatu, saat dikonfirmasi pada Jumat, 4 Juli 2025 pukul 17.30 WITA.
“Sampai saat ini baru 7 desa yang dananya telah ditransfer dari Bank Sulteng Cabang Salakan. Sementara 28 desa lainnya belum masuk dalam proses transfer antarbank,” jelas Adrianto.
Tujuh desa yang telah menerima ADD tahap dua adalah:
1. Desa Patukuki, Peling Tengah – Rp108.030.200
2. Desa Tolulos, Peling Tengah – Rp102.968.350
3. Desa Lelengan, Buko – Rp97.304.975
4. Desa Balombong, Peling Tengah – Rp95.679.250
5. Desa Luk, Peling Tengah – Rp95.092.025
6. Desa Koyobunga, Peling Tengah – Rp93.434.600
7. Desa Tungaling, Peling Tengah – Rp92.779.675
Total dana tersebut telah tersedia di Bank Mandiri dan siap disalurkan ke masing-masing rekening desa.
Sementara itu, ratusan perangkat desa dan anggota BPD dari 28 desa di tiga kecamatan—Buko, Buko Selatan, dan Peling Tengah—mengeluhkan keterlambatan penyaluran dana. Mereka mempertanyakan lambannya kinerja Bank Sulteng Cabang Salakan, terutama dalam proses kliring dan transfer antarbank ke Bank Mandiri.
“Mengapa hanya 7 desa yang dicairkan? Ada apa dengan proses transfer dari Bank Sulteng ke Bank Mandiri? Ini menyangkut jalannya pemerintahan desa,” keluh salah satu perangkat desa.
Keterlambatan ini berdampak langsung pada operasional desa, termasuk pembayaran honor aparat desa, pelaksanaan program pembangunan, pembinaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan desa.
Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diminta untuk segera melakukan investigasi terhadap penyebab keterlambatan penyaluran ADD oleh Bank Sulteng. Warga dan aparat desa berharap ada percepatan penyaluran dana ke 28 desa yang hingga kini belum menerima haknya.
“ADD bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di desa,” tegas tokoh masyarakat Peling Tengah.
Mereka juga mendesak agar pemerintah lebih proaktif mendorong Bank Sulteng mempercepat proses kliring antarbank, serta melakukan koordinasi intensif agar dana segera masuk ke rekening desa yang bersangkutan. RAM/*
