Banggaikece.id — Selebaran bertajuk “Demokrasi Banggai Sedang Tidak Baik-Baik Saja” yang beredar luas di tengah masyarakat menuai sorotan tajam.
Narasi dalam selebaran yang dikeluarkan oleh kelompok yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Demokratis (SOMASI) itu dianggap sarat tudingan sepihak dan tidak berdasar.
Dokumen tersebut secara eksplisit menyudutkan Calon Bupati Banggai nomor urut 03, Sulianti Murad, serta anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suwardi. Mereka disebut-sebut sebagai biang kekacauan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Toili, tanpa disertai bukti yang jelas.
Menanggapi hal ini, salah satu tokoh Poros Gabus Banggai, Abdullah, menilai isi selebaran tersebut sebagai bentuk pemutarbalikan fakta atau playing victim.
Ia menyebut narasi tersebut hanya bentuk pengalihan isu dari persoalan utama yang kini sedang hangat diperbincangkan, termasuk soal dugaan keterlibatan aktor intelektual dalam sejumlah peristiwa politik.
“Soal kasus persekusi, harusnya Suwardi yang jadi korban, malah dituduh balik. Ini jelas pengalihan isu dari persoalan utama yang saat ini sedang dipersoalkan, baik di daerah maupun di pusat,” tegas Abdullah, Rabu (23/4/2025).
Ia juga menanggapi pernyataan dalam selebaran yang menyebut gugatan PSU ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Paslon 03 sebagai penghambat roda pemerintahan di Kabupaten Banggai.
“Gugatan ke MK itu hak konstitusional yang dijamin negara. Jadi kalau ada yang bilang itu menghambat birokrasi dan anggaran, itu tidak benar. Pemerintahan saat ini masih berjalan sesuai masa jabatannya, sampai ada penetapan kepala daerah baru oleh KPU setelah putusan MK keluar,” ujarnya.
Abdullah menegaskan, saat ini tidak ada proses pemerintahan yang terganggu. Seluruh kegiatan pembangunan dan eksekusi program oleh OPD masih berjalan normal sebagaimana mestinya.
“Yang harusnya dipertanyakan adalah soal ketersediaan anggaran di kas daerah. Ini yang justru jadi perbincangan publik. Apakah anggaran itu benar-benar tersedia di bank daerah? Atau justru minimnya stok anggaran dijadikan alasan, lalu menyalahkan proses MK?” katanya.
Ia juga menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan dan membiarkan aparat hukum bekerja secara objektif.
“Intinya, proses demokrasi harus terus berjalan. Biarkan aparat hukum menelusuri siapa sebenarnya yang melanggar. Masyarakat sudah tahu persoalannya karena semuanya sudah viral dan terang-benderang,” tutupnya. (*)
