BeritaDaerahNews

Wabup Bangkep Ikut Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025

1396
×

Wabup Bangkep Ikut Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025

Sebarkan artikel ini

Banggaikece.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, didampingi Sekretaris Daerah Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring. 

Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan pada Senin, 21 April 2025.

Rapat koordinasi ini diinisiasi Kementerian Dalam Negeri sebagai respons terhadap kebutuhan sinergi lintas sektoral dan antardaerah untuk menjaga stabilitas harga serta mencegah lonjakan inflasi yang membebani masyarakat. Serfi Kambey menyatakan dukungannya penuh terhadap upaya bersama:

BACA JUGA:  Pemkab Bangkep Tegaskan Komitmen Jaga Akurasi Data Pemilih pada Rapat Pleno PDPB Triwulan IV 2025

“Kita harus memastikan ketersediaan pasokan barang pokok tetap lancar, serta mempercepat distribusi melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain.”

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pertukaran data dan pengalaman antar daerah.

“Rapat ini memberi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun strategi pengendalian inflasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal,” ujarnya.

BACA JUGA:  Derby Kintom Tersaji di Babak Final Turnamen Sepakbola Demokrat Cup 2025

Sejumlah isu strategis dibahas, antara lain:

1. Pemantauan Harga Sembako: Penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan survei harga mingguan.

2. Stabilisasi Pasokan: Sinergi dengan Bulog, Perumda, dan sektor swasta guna menjamin ketersediaan beras, gula, minyak goreng, dan LPG.

3. Optimalisasi Distribusi: Pemanfaatan infrastruktur logistik dan teknologi digital untuk mempercepat alur distribusi ke pasar tradisional dan desa terpencil.

BACA JUGA:  Bupati Balut Sofyan Kaepa Tinjau Persiapan Sekolah Rintisan SR

Serfi Kambey menambahkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan akan memperkuat peran TPID serta memanfaatkan data real‑time untuk mengambil kebijakan intervensi harga secara cepat. “Kami juga akan meningkatkan koordinasi dengan petani dan nelayan setempat agar mereka mendapatkan harga yang adil dan stabil,” ujarnya.

Rapat diakhiri dengan perumusan rekomendasi konkret yang akan dikirim ke seluruh pemerintah daerah sebagai panduan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi hingga akhir tahun anggaran. Ram