Banggaikece.id – Wakil Ketua Aliansi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Non Database, Gustiar, menanggapi pernyataan Kepala BKPSDM Banggai Kepulauan (Bangkep) di salah satu media yang menyebutkan tidak ada istilah “dirumahkan” bagi tenaga honorer.
Menurut Gustiar, pihaknya mengapresiasi adanya respons dari BKPSDM Bangkep terkait kejelasan nasib TKD Non Database. Namun, ia menyoroti pernyataan Kepala BKPSDM yang menyebut bahwa pihaknya memiliki solusi tanpa menjelaskan secara rinci seperti apa solusi yang dimaksud.
“Kami ingin tahu solusinya seperti apa. Setidaknya, Kepala BKPSDM menyampaikan secara terbuka agar semuanya jelas bagi kami,” ujar Gustiar.
Ia juga mengungkapkan bahwa setelah melakukan pengecekan matrix anggaran di masing-masing OPD, yang tertera hanya pembiayaan untuk Honorer Database dan Calon PPPK, sementara TKD Non Database tidak dimasukkan.
“Kami berharap BKPSDM dapat menyampaikan solusi ini secara jelas kepada Kepala-Kepala OPD, agar mereka juga memahami adanya solusi dari BKPSDM terkait nasib kami,” tambahnya.
Selain itu, berdasarkan data yang ada, sebanyak 1.839 tenaga honorer akan diselesaikan menjadi PPPK dalam jangka waktu tiga tahun. Namun, TKD Non Database belum mendapat kepastian apakah mereka termasuk dalam skema penyelesaian tersebut.
“Kami butuh kepastian dari BKPSDM, apakah dalam penyelesaian ini kami TKD Non Database juga ikut serta? Agar kami tahu kejelasan nasib kami ke depan,” tegasnya.
Gustiar juga meminta agar solusi yang diberikan oleh BKPSDM Bangkep dapat disampaikan langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan, sehingga dapat dicari penganggaran yang tepat.
“Faktanya, dalam matrix anggaran, kami tidak dianggarkan. Kalau memang ada solusi, seharusnya kami dimasukkan dalam penganggaran tersebut,” katanya.
Ia pun meyakini bahwa jika keputusan dikembalikan kepada pihak OPD, maka pimpinan OPD akan bertanya mengenai ketersediaan anggaran untuk tenaga honorer. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian para pimpinan daerah.
Dengan adanya desakan ini, TKD Non Database berharap BKPSDM Bangkep dapat lebih transparan dalam memberikan solusi, sehingga mereka bisa mengetahui dengan jelas status dan masa depan mereka di lingkungan kerja pemerintah daerah. (*)
