Banggaikece.id – Anggota legislatif (Aleg) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, H. Samiun L. Agi, yang berasal dari daerah pemilihan Banggai, Bangkep, dan Balut, melakukan kunjungan kerja ke Desa Kokudang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut (Balut), pada Minggu (29/12/2024).
Dalam kunjungan tersebut, H. Samiun bertemu dengan H. Syarif, salah satu calon kepala desa yang ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun lalu. Dalam Pilkades tersebut, hasil suara antara H. Syarif dan rivalnya, Taswin, berakhir imbang.
Namun, berdasarkan distribusi suara di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), H. Syarif memenangkan dua TPS, sementara Taswin hanya unggul di satu TPS.
Mengacu pada Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 42 Ayat 2, seharusnya H. Syarif dinyatakan sebagai pemenang Pilkades. Namun, Bupati Balut justru melantik Taswin sebagai kepala desa.
Akibat keputusan ini, H. Syarif mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dan Makassar. Kedua pengadilan tersebut memenangkan gugatan H. Syarif, sebagaimana tertuang dalam putusan No. 83/B/2024/PT.TUN.MKS tertanggal 27 Agustus 2024, yang memerintahkan Bupati Balut untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Taswin.
Meski demikian, Bupati Balut hingga kini belum menindaklanjuti putusan tersebut. Hal ini mendorong H. Syarif untuk bersurat ke DPRD Balut pada 22 September 2024, namun ia belum mendapatkan respons atau kepastian.
Atas kondisi ini, H. Samiun menyarankan H. Syarif untuk membawa keberatannya ke DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya melalui Komisi I, agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Menurut H. Samiun, penyelesaian sengketa Pilkades seperti ini harus dilaksanakan secara tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kepastian hukum adalah kunci, dan pemerintah daerah harus menghormati keputusan pengadilan,” ujar H. Samiun saat diwawancarai.
Kasus ini menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi masyarakat Desa Kokudang, tetapi juga bagi DPRD Provinsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan di wilayah tersebut. AGK
