Banggaikece.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menggelar Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat kabupaten pada Selasa, 10 Desember 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
Rapat dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Edison E. Moligay, S.Sos., M.A.P., mewakili Bupati Banggai Kepulauan, serta pemateri dari Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah dan Yayasan Sikola Mombine Sulawesi Tengah. Perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banggai Kepulauan juga turut hadir.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Edison E. Moligay, pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkeadilan kembali ditekankan.
“Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak perempuan, tetapi juga menciptakan kebijakan yang adil bagi semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Edison. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan program pembangunan di Banggai Kepulauan bersifat inklusif dan menjawab kebutuhan seluruh masyarakat.
Sebagai narasumber, Ni Made Anggreiniyati, S.E., M.Si., dari Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nur Safitri Lasibani, S.IP., Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, memberikan pemaparan terkait pentingnya PUG dalam memastikan akses, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
Menurut mereka, integrasi dimensi gender dalam kebijakan pembangunan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan gender dan memperkuat kemampuan daerah untuk berkembang secara berkelanjutan.
Rapat ini juga mengevaluasi pelaksanaan program PUG tahun 2024, termasuk pencapaian, tantangan, dan peluang yang dihadapi.
Selain itu, disusun rencana kerja tahun 2025 yang mencakup Integrasi PUG dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Meningkatkan kapasitas OPD dalam merancang program anggaran yang responsif gender. Dan menguatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi PUG
Dengan upaya ini, DP3AP2KB Banggai Kepulauan berkomitmen untuk menjadikan pengarusutamaan gender sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. (Ram)
