Oleh: Putri Yulinar Ibrahim, S.M (Aktivis Komunitas Sahabat Hijrah)
Peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional mengajak masyarakat dunia untuk menyuarakan pentingnya menghapus kemiskinan. Adapun cara memperingati hari penting ini, dan upaya yang di lakukan dalam pengentasan kemiskinan yaitu, aksi solidaritas di tingkat lokal dan global, kolaborasi global dalam pengentasan kemiskinan, inovasi teknologi untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan sebagai kunci pengentasan kemiskinan, kebijakan sosial yang mendukung kelompok rentan, dan peringatan yang menginspirasi tindakan nyata. (mediaindonesia.com)
Lebih dari satu miliar orang hidup dalam kemiskinan akut di seluruh dunia berdasarkan laporan Program Pembangunan PBB pada hari Kamis (17/10/2024). Setengah dari jumlah tersebut, anak-anak yang paling terkena dampaknya.
Makalah yang diterbitkan Prakarsa Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Oxford (OPHI) menyoroti bahwa tingkat kemiskinan ini tiga kali lebih tinggi di negara-negara yang tengah berperang. Karena tahun 2023 menandai konflik terbanyak di seluruh dunia sejak Perang Dunia II.
UNDP dan OPHI telah menerbitkan Indeks Kemiskinan setiap tahun sejak 2010, dengan mengumpulkan data dari 112 negara dengan populasi gabungan 6,3 miliar orang. (Beritasatu.com)
Pada pertemuan W20 yang di gelar di Rio de Janeiro, Brasil, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Farahdhiba Tenrilemba menekankan pentingnya peran perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dengan tema pengentasan kemiskinan, W20 Brazil diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mendukung penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. (mediaindonesia.com)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan peran penting pemberdayaan perekonomian perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara, apabila mereka diberdayakan. Dampak positifnya tidak hanya akan dirasakan oleh diri perempuan secara individu, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga negara,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N.
Saat ini Kementerian PPPA berfokus pada tiga kelompok rentan dalam program pemberdayaan perekonomian perempuan yaitu perempuan prasejahtera, perempuan kepala rumah tangga, serta perempuan penyintas kekerasan dan bencana.
Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki program bantuan tunai bersyarat sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan perempuan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah Indonesia juga, kata dia, telah menyusun berbagai regulasi untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan yaitu Strategi Nasional Inklusi Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. (antaranews.com)
Hari terus berganti hari Kemiskinan terus terjadi di mana-mana, Kesenjangaan antara miskin dan kaya semakin melebar. Namun dunia tak kunjung mampu mewujudkan kesejahteraan. Bahkan meski sudah ada Hari pengentasan kemiskinan internasional 17 Oktober, yang diperingati sejak tahun 1992 Kemiskinan global tidak mampu di hapuskan hanya dengan mengajak masyarakat dunia menyuarakan penghapusan kemiskinan. Nyatanya, hari peringatan itu masih sekedar seremonial tidak sampai pada akar permasalahan yang sebenarnya.
Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) 2024 menyatakan 1,1 miliar orang mengalami kemiskinan multidimensi. Sebanyak 455 juta di antaranya hidup dalam bayang-bayang konflik. India menjadi negara yang penduduknya paling banyak hidup dalam kemiskinan ekstrem, yaitu mencapai 234 juta orang dari 1,4 miliar populasi. Kemudian diikuti oleh Pakistan, Etiopia, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo. Kelima negara tersebut mencakup hampir separuh dari 1,1 miliar penduduk miskin.
Menurut laporan World Inequality Report (WIR), 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30,16% dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2022. Sementara itu, kelompok 50% terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5% dari total kekayaan rumah tangga nasional. Laporan WIR 2022 itu juga menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di antara masyarakat Indonesia. Pendapatan kelompok 50% terbawah hanya Rp25,11 juta per tahun pada 2022. Sementara itu, kelompok 10% teratas memiliki pendapatan sebesar Rp333,77 juta per tahun. Sedangkan kelompok 1% terkaya punya pendapatan lebih tinggi lagi, yakni mencapai US$1,2 miliar per tahun.
Ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa kemiskinan di dunia bisa kita kategorikan sebagai kemiskinan struktural terjadi karena baik orang-orang terkaya di dunia maupun negara-negara yang mengalami kemiskinan ekstrem hidup dalam naungan sistem yang sama, yakni kapitalisme.
Berbagai upaya yang dilakukan dunia melalui organisai internasional, tapi tetap saja gagal mewujudkan kesejahteraan. Pasalnya sumber solusinya pada kapitalisme, sistem yang hanya menguntungkan para kapital, rakyat diabaikan, bahkan harus berjuang sendirian. Selama sistem rusak ini terus di emban mustahil mewujudkan kesejahteraan secara merata.
Dengan penerapan sistem ini membuat Negara tidak hadir mengurus rakyat apalagi ukuran kesejahteraan ditetapkan secara kolektif dengan pendapatan perkapita, merupakan ukuran semu. Tak mungkin menggambarkan kesejahteraan yang nyata.
Ditambah lagi, masih terus ada anggapan yang salah tentang solusi masalah kemiskinan, mulai dari ganti pemimpin, pemberdayaan perempuan, hingga pemimpin perempuan baik dalam negara, ataupun jabatan kepala daerah, juga Menteri.
Ada juga anggapan jika belajar di luar Negeri adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Sebuah studi yang terbit di International Journal of Educational Research Volume 128, 2024, menemukan bahwa lulusan yang kembali ke negaranya setelah belajar di luar Negeri berdampak terhadap pengurangan kemiskinan. Dampak ini terutama dirasakan di Negara-Negara dengan penghasilan rendah dan menengah.
Kemiskinan di dunia termasuk Indonesia adalah keniscayaan selama berada di naungan Kapitalisme. Pengentasan kemiskinan tidak mampu di tuntaskan hingga ke akarnya akibat dari penerapan sistem kapitalisme, yang membuat oligarki makin kaya, namun rakyat makin menderita.
Islam memiliki seperangkat aturan yang dapat mengatasi segala problematika kehidupan termasuk mengentaskan kemiskinan. Penerapan Islam Kaffah akan menjamin kesejahteraan rakyat individu. Islam telah menetapkan sejumlah mekanisme distribusi kekayaan agar harta bisa dimiliki oleh setiap individu dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, terutama kebutuhan asasi. Dengan begitu, kepemilikan harta tidak menumpuk pada orang-orang kaya saja sebagaimana dalam kapitalisme. Allah Taala berfirman,
“… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).
Dalam Islam juga menetapkan Pemimpin atau Kepala Negara sebagai Raa’in yang memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam hal kesejahteraan ekonomi, kita tentu ingat kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan.
Kemakmuran warga kala itu merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam.
Melalui berbagai konsep dalam Sistem Ekonomi Islam, Negara akan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya karena Islam menetapkan negara harus menjadi Raa’in dan Junnah bagi rakyatnya. (*)
