Banggaikece.id – Puluhan warga Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan,Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah kembali menggelar aksi damai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkep, Rabu (3/7/2024).
Mereka mempertanyakan pemerintah setempat terkait isu akan ada pemberhentian Kepala Desa Kambani.
Puluhan warga Kambani itu datang ke dinas PMD Bangkep menggunakan 6 unit mobil dan sejumlah kendaraan motor,dengan menempuh 3 Jam perjalanan dari desa Kambani ke kota Salakan.
Massa tiba di halaman Dinas PMD pada pukul 13.30 Wita dan kehadiran warga diterima oleh Plt Sekda yang juga menjabat Kepala Dinas PMD Muhamaad Aris Susanto SE.ME.
Ia didampingi Kepala Bidang Pemdes,Kabag OPS polres Bangkep, Kasat Binmas, Kasat Intelkam, dan Danramil Tinangkung.
Warga Kambani dipersilakan masuk ke ruang rapat Dinas PMD untuk menyampaikan tuntutan dan pendapatnya kepada pemerintah daerah.
Koordinator Aksi, Landa Ning membacakan 3 tuntutan Aksi yakni atas nama masyarakat Desa Kambani, mendukung keputusan kepala desa terkait pemberhentian Aparat desa atas nama Amir Sabbu, Cokro Abun, Amir Ahadang dan Nasdin Mangulia. Massa menilai mereka tidak layak lagi sebagai aparat desa.
Kedua, atas nama masyarakat Kambani mendesak dinas PMD agar secepatnnya merealisasikan penjaringan aparat desa Kambani yang kosong, agar pemerintah desa Kambani bisa berjalan dengan baik.
Ketiga, atas nama masyarakat Kambani, massa menangapi Isu yang beredar bawah kepala Desa akan diberhentikan, maka demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Kambani agar tidak terjadi konflik yang lebih besar, meminta kepada Bupati Banggai Kepulauan agar tidak melakukan tindakan tersebut.
Di hadapan warga Kambani, Kepala Dinas PMD yang juga menjabat Plt Sekda Muhamaad Aris Susanto SE.ME memberikan jawaban dan penjelasan soal Persoalan Pemberhentian 4 orang perangkat desa Kambani oleh kepala desa adalah masalah sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum tuntas diselesaikan.
Persoalan pemberhentian perangkat desa Kambani laporannya sudah sampai di kementrian Desa, dan Lembaga Ombudsman.
Aris Susanto juga menjelaskan pada warga bawah proses pemberhentian 4 orang Perangkat desa Kambani yang dilakukan oleh kepala desa tidak mendapat atau menyertai surat rekomendasi dari Camat Buko Selatan.
Sehingga hal ini yang menjadikan faktor masalah tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan. Sebab keputusan dan kebijakan kepala desa memberhentikan perangkat desa menyalaihi kententuan dalam perundang-undangan yang berlaku,dan tidak memiliki surat rekomendasi dari camat sebagai persyaratan dalam proses pemberhentian aparat desa.
Aris Susanto juga menambakan bawah isu kepala desa Kambani akan diberhentikan dari jabatannya hal itu tidak benar dan berharap masyarakat desa Kambani jangan mudah percaya dengan informasi di media sosial atau isu dari orang-orang yang tidak bertangung jawab.
“Jangan karena persoalan pemberhentian perangkat desa masyarakat desa Kambani jadi ribut dan timbul konflik yang dirugikan adalah masyarakat kambani itu sendiri,Jadi menyelesaikan masalah ini dengan aturan yang berlaku,tidak ada niat atau keinginan pemerintah daerah untuk melakukan memberhentikan kepala desa Kambani malahan nama kepala desa Kambani masuk dalam daftar usulan perpanjangan jabatan kepala desa selama 2 tahun yang diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten Bangkep ke Mendagri,” bebernya.
Salah satu poin surat keputusan Ombudsman kepada Bupati Banggai kepulauan untuk menyelesaikan masalah pemberhentian perangkat desa Kambani agar segera mengembalikan jabatan 4 orang perangkat desa yang diberhentikan dalam jangka waktu 30 hari.
Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan maka kepala desa akan diberikan sanksi pemberhentian sementara oleh Bupati.
Surat Keputusan ini dinilai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan kepala desa bisa melakukan proses evaluasi kembali kinerja para perangkat desa dalam menjalankan tugas.
Di kesempatan yang sama , Kabag OPS polres Bangkep AKP Nicolas menyampaikan agar masyarakat desa Kambani tidak yang menyampaikan pendapat agar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Polres Bangkep agar polisi memberikan pengawalan dan keamanan untuk masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Kabag OPS juga berharap Masyarakat kambani baik kubuh yang pro dan kubu yang kontra saling menjaga keamanan dan ketertiban jangan sampai persoalan pemberhentian perangkat desa masyarakat Kambani ribut dan menimbulkan konflik antara sesama warga.
“Mari kita sama-sama jaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban ditanah pulau peling ini,” ucap Nicolas.
Aksi damai ini berakhir dengan aman dan tertib para warga Kambani bersalaman dengan Plt sekda dan para pejabat yang hadir setelah itu mereka kembali pulang ke desanya. (RS)**
