Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Example 728x250 Example 728x250
BeritaDaerahNewsPendidikanPolitik

Unjuk Rasa di DPRD Banggai, Mahasiswa Sebut Penempatan Yusran Dinilai Melanggar Hukum!

×

Unjuk Rasa di DPRD Banggai, Mahasiswa Sebut Penempatan Yusran Dinilai Melanggar Hukum!

Sebarkan artikel ini
Example 468x60 Example 468x60

Banggaikece.id- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Maret Bersatu menilai, penempatan Dokter Yusran Kasim sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk, dinilai melanggar hukum.

Example 600x600

Penilaian itu disampaikan salah satu orator aksi demonstrasi yang berlangsung di pelataran kantor DPRD Banggai, Senin (4/2/2024).

Massa aksi itu tergabung dari mahasiswa Untika Luwuk dan mahasiswa Unismuh Luwuk Banggai.

BACA JUGA:  Nilai Rasa dan Rasa Durian Lokal Bangkep yang Khas nan Istimewa

Orator menyebut bahwa Dokter Yusran Kasim diketahui sudah pensiun, tapi oleh Bupati Banggai, Yusran ditunjuk sebagai pelaksana Direktur RSUD Luwuk.

Massa aksi mendesak Dewan Banggai untuk menghadirkan Dokter Yusran Kasim. Tanpa kehadiran Dokter Yusran, massa aksi tak akan mengikuti rapat yang difasilitasi Dewan Banggai.

Penunjukan Dokter Yusran Dinilai mencederai ketentuan regulasi. 

BACA JUGA:  Ini Daftar Tim dan Jadwal Semifinal Futsal Skansal Ramdhan Cup Jilid II 2024

Orator juga mengungkap, fenomena penunjukan Dokter Yusran semakin mengisyaratkan bentuk-bentuk Pelanggaran di daerah ini. 

Meskipun menyebut penunjukan itu melanggar hukum, tapi orator tidak menjelaskan jenis pelanggaran dimaksud.

Beragam pelanggaran terjadi di Kabupaten Banggai. Seperti pelanggaran HAM, kasus korupsi, konflik agraria tak kunjung dituntaskan .

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Banggai, Mukhtar Kanti menemui massa aksi. 

BACA JUGA:  Mau Mudik Lebaran? Ini Imbauan Kapolres Banggai Agar Rumah Tetap Aman

Mukhtar Kanti meminta massa aksi bertemu langsung dengan para anggota Komisi I, DPRD Banggai. Selanjutnya, massa aksi pinta Mukhtar, untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada Komisi I.

Namun, massa aksi meminta agar para wakil rakyat komisi membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat untuk menemui massa aksi. (*)

Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 600x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *